JAKARTA – Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, yang juga Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), turut hadir dalam pertemuan antara jajaran ADKASI dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (23/6).
Rombongan ADKASI diterima langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, bersama empat deputi, empat staf khusus, serta tiga tenaga ahli utama KSP.
Dalam pertemuan tersebut, ADKASI menyampaikan berbagai aspirasi daerah kepada pemerintah pusat agar dapat menjadi perhatian Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam menjalankan program pembangunan nasional.
Berlian Rayes mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya ADKASI untuk menjembatani aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat tersampaikan langsung kepada Presiden melalui KSP.
“Pertemuan ini kami hajatkan agar suara dan aspirasi daerah bisa sampai ke Presiden dan Istana Negara. Sebagai KSP, tentu beliau dapat menyampaikan berbagai masukan dari daerah kepada Presiden,” ujarnya.
Menurut Berlian, ADKASI juga menyatakan dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Dukungan tersebut mencakup program ketahanan pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, serta berbagai program strategis lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, ADKASI turut memberikan sejumlah masukan terkait program-program yang saat ini menjadi perhatian publik, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kami mendukung tujuan mulia Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun program-program yang masih menjadi perdebatan di masyarakat perlu dievaluasi secara baik dan benar agar tepat sasaran dan berjalan sesuai harapan,” kata Berlian.
Selain itu, ADKASI juga menyoroti kondisi otonomi daerah yang dinilai menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang disampaikan kepada KSP adalah berkurangnya kewenangan pemerintah daerah dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada menyempitnya ruang fiskal daerah.
Menurut Berlian, kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik, sekaligus memengaruhi perputaran ekonomi di daerah.
“Banyak kewenangan daerah yang dipangkas, termasuk pemotongan TKD. Hal ini berdampak pada rendahnya ruang fiskal daerah dan berimbas pada menurunnya perputaran uang di daerah,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan ADKASI demi memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan efektivitas pembangunan hingga ke tingkat daerah.
“Daerah perlu diberikan ruang yang memadai untuk bergerak dan berinovasi dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat sesuai semangat otonomi daerah,” pungkasnya. (IM)
COMMENTS