SUMBAWA – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Komisi IV, Fakhruddin, menggelar sosialisasi peraturan daerah (Sosper) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang percepatan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan. Kegiatan tersebut berlangsung di Yello Villa, Sabtu (14/3). Sosper dipandu akademisi muda, Joni Firmansyah yang juga menjabat ketua OKK DPD Nasdem Sumbawa. Tidak ketinggalan Bendahara Nasdem Sumbawa Boy Arjuna dan ketua Bappilu Nasdem Sumbawa Defi Susanto. Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Sekretaris Dinas Perikanan, Nur Hikmah, serta sejumlah peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Fakhruddin yang akrab disapa Rob, menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB dari Fraksi Partai NasDem.
Dalam pemaparannya, Rob menyoroti masih banyak masyarakat yang belum memahami pembagian kewenangan pengelolaan jalan antara pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. Padahal, pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan maupun perawatan jalan.
“Masih banyak yang belum memahami mana kewenangan jalan kabupaten, provinsi, hingga pusat. Ini penting dipahami agar pengawasan masyarakat juga berjalan,” ujarnya.
Rob juga menyinggung kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sumbawa yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal, termasuk terkait fasilitas keselamatan dan pengamanan jalan. Ia menilai aspek kualitas pekerjaan jalan perlu mendapat perhatian serius, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, salah satu persoalan yang sering terjadi adalah pengerjaan proyek jalan yang dilakukan pada musim hujan, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan. Selain itu, sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik juga kerap menjadi penyebab kerusakan jalan.
“Misalnya pengerjaan dilakukan saat musim hujan atau drainase tidak bagus, akhirnya kualitas jalan cepat rusak. Ini yang perlu perhatian dan kontrol bersama agar kualitasnya benar-benar baik,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan kondisi ruas jalan Lenangguar–Lunyuk yang disebut menelan anggaran sekitar Rp19 miliar, namun justru mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat. Bahkan belum sempat dinikmati masyarakat.
“Contohnya jalan Lenangguar–Lunyuk. Anggarannya sekitar Rp19 miliar, tetapi kondisinya justru semakin rusak. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Melalui sosialisasi ini, Rob berharap masyarakat dapat memberikan masukan terhadap substansi Raperda yang sedang disusun. Masukan tersebut nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan redaksi dalam rancangan peraturan daerah terkait percepatan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan di NTB.
“Kami ingin masyarakat juga memberi masukan. Sosialisasi ini penting agar redaksi Ranperda yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya. (IM)
COMMENTS