Sumbawa Barat (24 Juni 2026) –
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memperkuat tata kelola keuangan desa melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 bersama BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini diikuti oleh kepala desa, lurah, serta perangkat terkait se-Kabupaten Sumbawa Barat di Aula Paserang Lantai III Gedung Graha Praja Setda KSB, pada hari Rabu (24/6/2026).
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah menegaskan, bahwa akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana desa.
Karena itu kata bupati, evaluasi berkala sangat diperlukan agar program pembangunan desa dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati mendorong Kepala Desa (Kades) dalam pengelolaan dana desa harus berorientasi pada hasil yang terukur melalui output dan outcome yang jelas.
Dan mengajak pemerintah desa dalam mengunakan anggaran taat dan patuh terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa.
Seiring pelaksanaan kegiatan tersebut H.Amar menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat atas penyelenggaraan workshop ini. Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Workshop ini menghadirkan narasumber dr Anggota Komite IV DPD RI, BPKP, Kementerian Keuangan RI, serta Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Para narasumber menyampaikan materi terkait pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana disampaikan Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP NTB, Tri Gunawan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan serta memetakan potensi lokal menjadi usaha ekonomi yang berkelanjutan.
Hadir pula dikegiatan tersebut,
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, drh. Hairul beserta pejabat lingkup Pemda Sumbawa Barat.(IM)
COMMENTS