SUMBAWA – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa memberi sejumlah catatan terhadap Rancangan APBD Perubahan 2026. Salah satu sorotan utama menyangkut tingginya belanja daerah dan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang kembali digunakan untuk menutup defisit.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan Edy Syarifuddin, juru bicara Fraksi Partai NasDem, dalam rapat paripurna DPRD Sumbawa, Kamis (23/9/2026).
NasDem mencatat belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD bertambah Rp224,51 miliar atau 11,70 persen. Belanja naik dari Rp1,92 triliun menjadi Rp2,14 triliun.
Sementara pendapatan daerah hanya bertambah Rp45,83 miliar atau 2,42 persen, dari Rp1,89 triliun menjadi Rp1,94 triliun.
Menurut NasDem, selisih kenaikan belanja dan pendapatan tersebut kemudian ditutup melalui pembiayaan yang bersumber dari Silpa. Fraksi ini mengingatkan pemerintah daerah agar tetap menjaga kehati-hatian fiskal.
“Laju kenaikan belanja jauh lebih tinggi dibandingkan laju kenaikan pendapatan,” demikian poin pandangan Fraksi NasDem yang disampaikan dalam paripurna.
Sorotan lain diarahkan pada Silpa tahun sebelumnya. Dalam rancangan perubahan APBD, penerimaan pembiayaan bertambah Rp176,68 miliar yang seluruhnya bersumber dari Silpa. Dengan tambahan tersebut, pembiayaan menjadi Rp201,68 miliar.
NasDem meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab utama besarnya Silpa tersebut. Fraksi ini menilai besarnya Silpa perlu menjadi bahan evaluasi karena dapat mengindikasikan belum optimalnya penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya.
NasDem juga meminta ada perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar Silpa dapat ditekan dan anggaran benar-benar bekerja untuk masyarakat.
NasDem juga mempertanyakan sejumlah angka dalam dokumen perubahan APBD. Salah satunya terkait perhitungan PAD. Fraksi tersebut menemukan ketidaksesuaian antara angka PAD awal, tambahan pendapatan, dan nilai PAD setelah perubahan.
Karena itu, pemerintah daerah melalui TAPD diminta memberikan klarifikasi dan koreksi tertulis agar angka dalam dokumen APBD benar-benar akurat sebelum pembahasan dilanjutkan.
Waktu pelaksanaan menjadi perhatian
NasDem juga menyoroti kenaikan belanja modal sebesar Rp51,93 miliar atau 103,12 persen. Belanja modal naik dari Rp50,36 miliar menjadi Rp102,28 miliar.
Namun, fraksi mengingatkan waktu efektif pelaksanaan APBD Perubahan 2026 hanya tersisa sekitar tiga bulan. Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan secara rinci paket pekerjaan, lokasi, serta kesiapan dokumen perencanaan atau DED.
NasDem mengingatkan agar kenaikan anggaran tidak berujung pada penumpukan pekerjaan di akhir tahun dan tidak mengorbankan kualitas pekerjaan fisik.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi NasDem pada prinsipnya memahami dan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme. Persetujuan tersebut disertai permintaan agar seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan mendapat penjelasan serta tindak lanjut dari pemerintah daerah. (IM)
COMMENTS