SUMBAWA (17 Juli 2025)–Terkait penertiban dan pengelolaan Pasar Alas, Pemkab Sumbawa telah merenovasi bagian dalam Pasar Alas sejak tahun 2015. Akibat renovasi tersebut, para pedagang sempat dipindahkan ke luar area pasar. Sebagian besar lapak-lapak yang kini digunakan para pedagang dibangun oleh pemerintah desa dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga tanggung jawab terhadap lahan parkir dan pengolahan sampah berada di bawah kewenangan desa.
Namun demikian, kondisi saat ini masih diwarnai dengan adanya dualisme pengelolaan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa/BUMDes.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah daerah telah membuka ruang bagi BUMDes melalui pemerintah desa untuk menjalin perjanjian kerjasama (MoU) berdasarkan perhitungan potensi retribusi yang ada di Pasar Alas.
“Melalui kerjasama ini, diharapkan seluruh pegawai pasar yang sudah ada dapat dipekerjakan oleh pihak BUMDes atau pemerintah desa,” Kata Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori dalam paripurna DPRD Sumbawa yang mengagendakan penyampaian jawaban bupati Sumbawa atas pandangan fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (16 Juli 2025).
Ia juga menegaskan bahwa setiap kios di dalam pasar, meskipun saat ini tidak beroperasi, tetap diwajibkan membayar retribusi bulanan sesuai aturan yang berlaku. Jika ada kios yang tidak membayar retribusi, pemerintah daerah akan mendorong pengalihan kepemilikan kios kepada pelaku usaha lain yang lebih aktif.
Sementara itu, urusan keamanan pasar saat ini ditangani oleh tenaga yang ditunjuk oleh Asosiasi Pedagang Pasar, dengan sistem upah yang telah disepakati bersama.
Menutup penjelasannya, Wakil Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan pengelolaan Pasar Alas dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak. (IM)
COMMENTS