Sumbawa (10/6/2025) – Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 5 (Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat), H. Asaat Abdullah, ST, melanjutkan Reses II di Yellow Villa Bukit Permai, Kelurahan Seketeng Sumbawa, Selasa (10/6). Reses di titik terakhir ini dihadiri berbagai elemen masyarakat. Selain para pengurus KP4S, reses ini juga dihadiri sejumlah Non-Governmental Organization
(NGO) lainnya. Termasuk dari aktivis pembela hak perempuan dan anak. Semunya kompak memanfaatkan reses ini menjadi ajang penyampaian aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Ikut mendampingi Haji Saat—sapaan akrab legislator Udayana ini, di antaranya Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sumbawa dari Fraksi Nasdem, Zulfikar Demitri, SH, MH, dan Hasanuddin, serta politisi NasDem Boy Arjuna. Reses dipandu Kakak Joni.
Pada kesempatan itu, Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Zakaria Surbini menyampaikan berbagai langkah konkret telah dilakukan KP4S untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. Ke depan masih banyak agenda besar lainnya yang akan digelar. Dia berharap semua pihak termasuk para legislator memberi dukungan.
“Gerakan ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami sedang menuju legalisasi organisasi melalui akta notaris dan Musda pertama,” ujarnya.
Sekretaris KP4S, Zulkarnain ST, menambahkan bahwa pada Juli mendatang akan ada Rembuk Rakyat di Kabupaten Bima untuk memperkuat suara masyarakat Pulau Sumbawa. “Kami ingin pusat tahu bahwa ini adalah gerakan seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, bukan hanya Sumbawa dan Sumbawa Barat,” tegasnya.
Panglima KP4S, Muhammad Taufan, menekankan bahwa mewujudkan PPS merupakan gerakan bersama. “Meski bukan bagian dari KP4S, ketika tujuannya sama, menjadi bagian dari gerakan bersama,” ujarnya.
Ini diamini Iying Gunawan dari Aliansi PPS. Ia sepakat bahwa perjuangan ini tidak hanya diusung oleh satu entitas. “Bila perlu muncul 100 organ selain KP4S untuk memperkuat suara,” ujarnya.
Aspirasi yang sama juga disuarakan Hj Aminah dari Komunitas Perempuan Kawan PMI Cegat Sindikat. Dalam menyuarakan PPS, kalangan perempuan juga ikut berkonstribusi. Sebab Ia meyakini dengan terbentuknya PPS kepentingan masyarakat termasuk perempuan mudah direalisasikan.
Di bagian lain Hj Aminah juga mengangkat isu perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia). Disebutkannya banyak persoalan yang menimpa PMI di negara penempatan. Dicontohkan, Mereka direkrut untuk bekerja sebagai cleaning service sesuai surat ijin perekrutan (SIP) tapi dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. “Hari ini kami tangani empat kasus PMI yang bermasalah,” ungkapnya.
Selain PMI, pihaknya juga menangani PMI purna. Tercatat ada 30 ribu PMI Purna di Sumbawa dan 70 persennya tidak terlindungi atau tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Karenanya Ia mendorong dan meminta dukungan anggota DPRD baik kabupaten maupun propinsi untuk menggolkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga mereka bisa mendapat perhatian dan pelindungan.
Sementara Yan Satria—Penggerak Wisata Hiu Paus, Desa Labuan Jambu Kecamatan Tarano. Dalam reses ini meminta dukungan Haji Saat untuk pengembangan sarana penunjang wisata setempat seperti pelampung keselamatan dan infrastruktur dasar lainnya.
Menanggapi berbagai aspirasi ini, H. Asaat Abdullah menyampaikan bahwa sebagian besar usulan masyarakat diakomodir. Namun tidak semua aspirasi bisa terealisasi karena seleksi yang ketat berbasis administrasi dan verifikasi faktual.
“Semua usulan tetap diakomodir, ketika tidak memenuhi syarat akan tertolak system. Jadi verifikasinya sangat ketat,” imbuhnya.
Terkait PPS, H. Asaat mengapresiasi semua gerakan yang ada. Baik yang dilakukan KP4S maupun organisasi lainnya.
“Aksi KP4S yang berjilid-jilid menunjukkan nurani rakyat. Ini bukan gerakan atau milik kelompok atau perorangan. Jangan ada yang mengklaim sebagai pahlawan dari gerakan ini. Ini adalah gerakan rakyat. Bila perlu terus lahir aliansi atau apapun nama organisasinya. Namun dengan satu tujuan. PPS harus terbentuk,” tegasnya.
Ia mengakui, bahwa ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menjadi alasan kuat pembentukan PPS.
Ketimpangan adalah fakta. Dicontohkan, di Lombok jalan mantap sudah 97 persen, bahkan ada jalan yang sama diperbaiki berulang-ulang padahal masih sangat bagus. Sedangkan di Sumbawa jalan mantap kurang dari 74 persen, dan banyak yang belum tersentuh.
“Ini masih soal jalan. Belum lagi ketimpangan di sektor sektor lainnya. Padahal kami di DPRD sudah mengusulkan dan sudah oke, tapi saat masuk Perkada, justru dicoret. Ini yang membuat kami di DPRD NTB yakin bahwa PPS harus terwujud,” tandasnya. (IM)
COMMENTS