Jakarta, 2 Maret 2026 — Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) meminta evaluasi terhadap kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dinilai berdampak pada kapasitas fiskal dan pembangunan di daerah.
Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar Senin (2/3/2026) di Gedung Nusantara II. Rombongan ADKASI diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, serta Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Dalam pertemuan itu, ADKASI menyoroti perubahan pola kebijakan transfer dana ke daerah yang dinilai perlu dikomunikasikan dan dibahas lebih lanjut agar ditemukan solusi strategis bagi kebutuhan dan kesejahteraan daerah.
Sari Yuliati menyampaikan apresiasi atas kegigihan ADKASI dalam menyuarakan berbagai persoalan daerah. Menurutnya, perubahan kebijakan transfer keuangan memang perlu dipahami secara utuh, baik dari sisi kebijakan maupun teknis.
“Kami menghadirkan Ketua Komisi XI agar persoalan ini bisa dibahas secara komprehensif. Kami juga berasal dari daerah, sehingga memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi,” ujarnya.
Sementara itu, Mukhamad Misbakhun mengatakan pihaknya memahami dampak pengurangan transfer dana ke daerah akibat perubahan pola kebijakan keuangan negara. Ia menjelaskan, dalam beberapa kebijakan terakhir, APBN melakukan relokasi pembiayaan program daerah yang dikonversi menjadi program-program strategis nasional.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berpengaruh pada kesejahteraan daerah dan berpotensi menggeser prioritas kebutuhan riil di daerah. “Atas dasar audiensi hari ini, kami akan memanggil pihak eksekutif dan para dirjen terkait untuk dicarikan solusi strategis dalam menghadapi persoalan daerah,” tegasnya.
Ketua ADKASI, Siswanto, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan pimpinan DPR RI. Ia menegaskan ADKASI akan terus menyuarakan persoalan daerah di setiap ruang komunikasi dengan pemangku kebijakan pusat.
Menurutnya, kebijakan pengurangan TKD perlu dievaluasi karena berdampak langsung pada kapasitas fiskal pembangunan di 415 kabupaten seluruh Indonesia. “Kebijakan ini mempengaruhi pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal ADKASI, M. Berlian Rayes. Ia menilai pertemuan tersebut merupakan langkah paling konkret dibandingkan pertemuan sebelumnya.
“Perhatian yang diberikan Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Komisi XI memberi semangat baru bagi perjuangan ADKASI. Alokasi transfer dana ke daerah perlu dipertimbangkan kembali dan diformulasikan menjadi kebijakan strategis yang berdampak langsung sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” katanya. (IM)
COMMENTS