SUMBAWA- Gerbong mutasi Pemerintahan Mo-Novi Kembali bergulir, Selasa (31/1/23). Sejumlah pejabat digeser menempati posisi baru.
Salah satunya, dr. Dede Hasan Basri. Dirut RSUD Sumbawa ini, kini digeser menjadi dokter umum di rumah sakit yang sama.
Selain dokter Dede, Kepala Dinas PRKP Sumbawa Rosihan, S.T.,M.T. juga mendapat giliran pergeseran. Ia ditarik menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Sekretariat Daerah Sumbawa.
Total 57 Orang pejabat pimpinan pratama, pengawas dan Fungsional dilantik oleh Bupati Sumbawa pada kesempatan tersebut.
Dalam Sambutan Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan, selamat mengemban amanah, kewajiban dan tanggung jawab baru.
“Saya yakin bahwa saudara-saudara sekalian memiliki kompetensi, memiliki kepedulian dan bersedia bekerja sama untuk menyukseskan berbagai agenda, program dan kegiatan pemerintahan ke depan,” kata Bupati.
Para pejabat yang telah dilantik pada hari ini Tentunya harus benar-benar menyadari, dalam situasi dan kondisi kehidupan masyarakat saat ini.
Menurutnya, kewajiban, tugas dan tanggung jawab itu bukan semata-mata melaksanakan tugas-tugas rutin tetapi juga hendaknya dapat membaca situasi, menentukan langkah-langkah taktis dan strategis dalam rangka menata, Membina dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Di tangan saudara lah upaya untuk mendorong terlaksananya berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa ditentukan,” tegas Bupati.
Bupati mengatakan tantangan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Sumbawa di hari-hari mendatang semakin berat. Terutama untuk menangani tuntutan dan harapan masyarakat di era keterbukaan informasi sekarang ini, semakin kritis semakin cepat merespon berbagai
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih dewasa ini, aktivitas pelayanan publik yang tidak dijalankan dengan baik maka dalam hitungan detik akan ramai di media-media sosial.
Oleh karena itu Bupati berharap kepada pejabat yang telah dilantik agar lebih responsif terhadap berbagai tuntutan dan harapan masyarakat serta harus melek media sosial.
“Jangan Abai, jangan jenuh dan bosan meluruskan berbagai isu yang menyudutkan pemerintah, yang membuat pemerintah menjadi tidak legitimate di mata masyarakat,”pintanya.
Ia meminta jajarannya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi agar mampu memantau aspirasi dan respon masyarakat terhadap penyelenggara kegiatan pemerintahan daerah berikan jawaban pemahaman dan penjelasannya memadai kepada masyarakat tentunya disertai dengan data dan fakta yang akurat
“Jika kritik masyarakat benar maka harus ada langkah atau tindakan nyata untuk mengatasinya Roma setiap manajemen pelayanan publik harus diperbaiki semaksimal mungkin sebab salah satu amanat reformasi birokrasi adalah agar pelayanan publik semakin baik dan berkualitas dekorasi semakin responsif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat,” imbuhnya. (IM)
COMMENTS