SUMBAWA-Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, ST.,MT., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Perumahan Dan Permukiman Tahun 2022. Senin (27/6), di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa.
Turut hadir Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi NTB, Sekretaris Dinas Perkim NTB, para Staf Disperkim se-NTB, serta para Staf DPUPR se-NTB.
Bupati menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada jajaran Disperkim Prov. NTB yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Rakor ini sangat penting untuk mensinergikan berbagai informasi perkembangan pembangunan perumahan dan permukiman, serta membangun kesamaan pandangan atas berbagai kebijakan bidang perumahan dan permukiman berikut implementasinya di Provinsi NTB.
“Kita ketahui, bahwa pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu prioritas utama pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi NTB dan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia,” jelasnya.
Harapannya, agar lebih dioptimalkan lagi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam bidang Perkim, serta mengevaluasi berbagai hasil pembangunan bidang Perkim untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan ke depannya sehingga menjadi lebih baik.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Perkim Provinsi NTB, H. Sadimin, ST.,MT., menyampaikan melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi serta mendukung program unggulan rumah layak huni dan kawasan permukiman dengan tujuan terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni bagi penduduk miskin dan peningkatan kawasan permukiman kumuh.
Dikatakan, Program unggulan Disperkim NTB yaitu program pengembangan perumahan dengan persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi target 100%, program kawasan permukiman dengan persentase rumah tangga menempati hunian layak 92,74%, dan program peningkatan prasarana, sarana dan fasilitas umum dengan persentase kawasan kumuh yang ditangani 5.Ha pertahun.
Berikutnya, Sasaran, strategi, kebijakan Disperkim Provinsi NTB yakni sasarannya meningkatkan hunian layak bagi masyarakat miskin dan kualitas kawasan permukiman, strateginya mendorong rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik yang rusak akibat bencana gempa bumi pada sector perumahan dan permukiman, dan kebijakannya diarahkan untuk melaksanakan fasilitas dan pemulihan infrastruktur perumahan dan permukiman, dan penyediaan sarana dan prasarana dasar. (IM)
COMMENTS