SUMBAWA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum mereka terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam kesempatan ini, Juru Bicara Fraksi PKS mengajukan beberapa usulan dan masukan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memperbaiki infrastruktur serta pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa.
Pertama, Fraksi PKS menyoroti pentingnya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah.
Dalam pandangan Fraksi PKS, UMKM memegang peranan krusial dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk itu, Fraksi PKS merekomendasikan adanya pendampingan khusus yang dilakukan secara terus-menerus kepada pelaku UMKM. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam berbagai aspek, mulai dari branding hingga kemasan produk.
Fraksi PKS mengusulkan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengadakan pelatihan dan workshop yang berfokus pada inovasi kemasan produk. Kemasan yang menarik dan inovatif dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, baik di pasar domestik maupun global.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya dukungan bagi UMKM dalam bentuk penyuluhan tentang strategi pemasaran yang efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan strategi pemasaran, diharapkan UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta agar pemerintah daerah menyediakan anggaran khusus untuk program-program yang mendukung pengembangan UMKM, termasuk bantuan teknis dan finansial yang diperlukan untuk mendorong inovasi dan kompetisi.
Selanjutnya, Fraksi PKS mengangkat isu terkait pembangunan tempat permukiman. Dengan pesatnya perkembangan kawasan permukiman di Kabupaten Sumbawa, Fraksi PKS merasa penting untuk memastikan bahwa setiap pengembang tempat permukiman juga memikirkan kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman umum (TPU). Dalam pandangan Fraksi PKS, penyediaan TPU yang memadai adalah suatu keharusan agar masyarakat tidak menghadapi kesulitan dalam hal pemakaman di masa depan. Fraksi PKS mengusulkan agar pemerintah daerah memberlakukan peraturan yang mewajibkan setiap pengembang untuk menyediakan lahan TPU di setiap kawasan permukiman yang dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah masalah kekurangan lahan pemakaman yang mungkin timbul seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.
Fraksi PKS juga mengingatkan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam pembangunan TPU. Mereka merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan studi mengenai kebutuhan lahan TPU di masa depan dan merencanakan alokasi lahan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya akan mengatasi masalah saat ini tetapi juga mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.
Selain itu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa. Salah satu isu utama yang dibahas adalah kebutuhan vaksin rabies untuk masyarakat yang menjadi korban gigitan anjing rabies. Fraksi PKS mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan vaksin rabies secara memadai dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Vaksinasi yang tepat waktu adalah langkah preventif yang sangat penting untuk menghindari dampak kesehatan yang serius dari rabies, yang merupakan penyakit mematikan jika tidak ditangani dengan cepat.
Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah daerah tentang perlunya pengawasan yang terus-menerus terhadap kasus gigitan anjing rabies. Pengawasan yang ketat dan edukasi masyarakat mengenai risiko rabies dapat membantu mengurangi jumlah kasus dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan yang dibutuhkan. Fraksi PKS meminta agar pemerintah daerah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dan organisasi terkait untuk memastikan adanya program vaksinasi rabies yang efektif dan terjangkau.
Selain masalah rabies, Fraksi PKS juga mengangkat isu kecanduan narkoba di kalangan anak-anak. Mereka mengusulkan agar pemerintah daerah meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kecanduan narkoba, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.
Fraksi PKS meminta agar pemerintah daerah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran narkoba dan mengadakan program edukasi serta rehabilitasi bagi anak-anak yang terjerat dalam kecanduan narkoba. Program-program ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan pencegahan kecanduan narkoba.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi terkait dalam menangani isu kesehatan dan sosial. Mereka merekomendasikan agar pemerintah daerah membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai stakeholder untuk menangani masalah kesehatan dan sosial secara komprehensif. Tim ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah secara cepat, merumuskan solusi yang efektif, dan melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhir penyampaian pandangan umum, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumbawa menyatakan persetujuan mereka terhadap Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dilanjutkan ke tingkat pembahasan berikutnya.
Mereka mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap usulan-usulan mereka. Fraksi PKS juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pandangan umum mereka dan berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan peraturan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, Fraksi PKS berharap agar semua usulan dan rekomendasi mereka dapat dipertimbangkan dengan serius dan diimplementasikan dengan baik.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam upaya memperbaiki dan memajukan Kabupaten Sumbawa,” demikian Fauzi. (IM)
COMMENTS