SUMBAWA (4 Juni 2025)— Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri langsung kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023–2024, yang diselenggarakan di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Sumbawa, Rabu (4/6/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten II Setda Sumbawa, Kepala Bappeda, Anggota DPRD, kepala OPD terkait, serta tim verifikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA), dan Gugus Tugas KLA Kabupaten Sumbawa.
Acara verifikasi ini merupakan bagian dari proses evaluatif tahunan untuk menilai sejauh mana upaya dan komitmen daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, sesuai dengan 24 indikator dalam 5 klaster utama penilaian KLA.
Melalui sambungan Zoom Meeting, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Dwi Lalu Atmanto, SE., MAB, menekankan bahwa KLA bukan hanya sebuah program, tetapi sebuah sistem yang memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman.
“Kami berharap Kabupaten Sumbawa dapat memenuhi indikator-indikator penting dalam klaster KLA, seperti hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus. Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, melainkan momentum memperkuat komitmen daerah terhadap kepentingan terbaik bagi anak,” jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Himmiatul Ammanah, SKM., MM., selaku Ketua Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi NTB, menyampaikan bahwa perlindungan anak adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“KLA adalah keniscayaan yang membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak. Forum ini menjadi sarana evaluasi dan penguatan gerakan bersama dalam perlindungan anak,” ujarnya secara virtual.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa dalam sambutannya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyambut baik proses verifikasi ini sebagai bentuk evaluasi komprehensif terhadap langkah-langkah yang telah diambil.
“Kami ingin memastikan bahwa Kabupaten Sumbawa menjadi tempat yang aman, nyaman, sehat, dan ramah anak. Kami telah berupaya memenuhi 9 ayat utama yang menjadi titik fokus penilaian, tidak hanya pada tataran administratif, tetapi hingga implementasi di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa meskipun tantangan perlindungan anak masih ada, Pemkab Sumbawa tetap berkomitmen melanjutkan upaya pembangunan yang inklusif dan ramah anak.
“Apapun hasil verifikasi ini, kami akan terus bergerak. Bagi kami, perlindungan anak bukan soal gelar, tapi prinsip. Bukan soal predikat, tapi gerakan nyata dari pusat hingga pelosok dusun,” tutup Wabup. (IM)
COMMENTS