SUMBAWA (26 Juni 2025) – Dalam upaya menjaga ketertiban umum serta menjamin kualitas daging yang beredar di masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa bersama Dinas Teknis (Nakeswan) melaksanakan kegiatan monitoring di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Bangkong, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kamis (26/6) sejak pukul 04.00 WITA.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Kabid P2U) M. Sukarman, S.TP ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan asal ternak, khususnya daging yang beredar, memenuhi unsur aman, sehat, utuh, dan halal. Ini sesuai dengan amanat dari PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Permendagri No. 26 Tahun 2020, Perda Kabupaten Sumbawa No. 15 Tahun 2018, serta Perda No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Selama kegiatan, tim Satpol PP melakukan peninjauan langsung terhadap proses pemotongan hewan dan melakukan pengawasan atas pemenuhan ketentuan retribusi layanan RPH. Tak hanya itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan edukasi dan koordinasi terkait retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Perda terbaru.
Kabid P2U menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Satpol PP dan OPD teknis, dalam hal ini para tenaga kesehatan hewan (Nakeswan), untuk menerapkan Perda Provinsi NTB No. 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak Betina Produktif, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi pelayanan pemotongan hewan.
“Selain memastikan kesehatan dan keamanan daging, ini juga menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kepatuhan terhadap aturan daerah dan mendongkrak PAD,” ungkap Sukarman.
Kegiatan berjalan lancar dan kondusif, dengan keterlibatan personel Satpol PP terdiri dari Kabid P2U, Wadanton Pleton I, dan sejumlah anggota lapangan, serta dukungan penuh dari Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, S.Sos selaku penanggung jawab.
Satpol PP Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan penegakan Perda secara berkelanjutan demi menjamin ketertiban, kesehatan masyarakat, dan kemandirian daerah melalui pendapatan yang sah. (IM)
COMMENTS