SUMBAWA (27 Mei 2025) – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., menyampaikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Saya sangat mengapresiasi opini yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan NTB kepada Kabupaten Sumbawa. Tentu dengan raihan predikat tersebut, Kabupaten Sumbawa merupakan kabupaten yang sudah mampu mengelola keuangan daerah dengan baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Nanang berharap capaian ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, serta mempertahankan predikat WTP di tahun-tahun mendatang. Ia juga menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen kuat untuk mengawal seluruh tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut.
“DPRD akan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut dari LHP BPK tersebut,” tegasnya.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap rekomendasi dalam LHP ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Daerah.
Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), pembentukan Panitia Khusus (Pansus), kunjungan lapangan, hingga evaluasi laporan perkembangan dari eksekutif.
Peran aktif DPRD ini menjadi bagian dari sistem check and balance untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat terus diwujudkan secara berkelanjutan.(IM)
COMMENTS