SUMBAWA- Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumbawa saat ini sedang menyusun skema tunjangan khusus bagi 1.667 tenaga kesehatan (nakes) sukarela yang belum tercatat dalam database pemerintah.
“Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. mereka sudah lama mengabdi, tapi menjelang pensiun justru tak dapat apa-apa. Ini tidak adil,” katanya Rabu (23/04/2025).
Hal tersebut kata Faesal yang juga Sekretaris DPC Gerindra Sumbawa ini, juga telah disampaikan dalam rapat kerja dengan Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu.
Dikatakan Faesal, skema tunjangan yang diusulkan ada tiga opsi yang sedang dibahas, diantaranya : Tunjangan transisi senilai 50-70% dari gaji PPPK untuk nakes berusia >50 tahun. Bantuan pesangon satu kali sebesar Rp. 10-15 juta untuk yang tak memenuhi syarat dan program pensiun simbolis dengan tunjangan bulanan Rp. 1-2 juta.
“Kami sedang hitung kelayakan anggarannya. Minimal mereka dapat penghargaan sebelum pensiun,” jelas Politisi tiga periode ini.
Lanjutnya, sementara progress kordinasi yang dibangun dengan Pemda, ada beberapa perkembangan terbaru, dimana Dinas Kesehatan telah menyelesaikan verifikasi 45% data nakes non-database. Sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengaku terkendala aturan pusat untuk pengangkatan dan Anggaran tunjangan diupayakan diusul masuk APBD Perubahan 2025.
Selain itu, Komisi 1 DPRD Sumbawa juga mendesak Pemprov NTB turun tangan untuk mempercepat sinkronisasi data dengan kabupaten. Merevisi ‘Perda Pengelolaan Nakes’ untuk mengakomodir pekerja sukarela dan Alokasikan ‘dana khusus’ dari APBD provinsi.
“Itu hal yang telah Komisi 1 DPRD Sumbawa telah lakukan. Semoga dapat diakomodir agar Nakes non-database mendapat apresiasi dari pemerintah terutama yang memasuki masa pensiun,” pungkasnya. (IM)
COMMENTS