SUMBAWA – Badan Anggaran DPRD Sumbawa secara tegas menggarisbawahi pentingnya tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik dengan mendorong peningkatan pengelolaan sektor kehutanan di Indonesia.
Hal ini ditegaskan Juru Bicara Banggar DPRD Sumbawa Adizul Syahabuddin mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh aktivitas Illegal Logging dan Illegal Mining terhadap lingkungan.
Badan Anggaran berkomitmen untuk memperkuat sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai pemangku kewenangan dalam upaya penanggulangan persoalan ini.
Badan Anggaran menyatakan bahwa penanggulangan terhadap praktik-praktik ilegal ini memerlukan koordinasi yang lebih baik serta upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak. Illegal Logging, atau penebangan liar, dan Illegal Mining, atau penambangan liar, tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga mengancam keberagaman hayati dan memperburuk perubahan iklim.
“Aktivitas ini juga seringkali terkait dengan kerusakan sosial-ekonomi di masyarakat sekitar,”tamdas Adizul.
Untuk mengatasi masalah ini, Badan Anggaran merekomendasikan peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah serta pusat. Hal ini termasuk penggunaan teknologi terbaru untuk pemantauan hutan, serta pelatihan dan pembekalan kepada aparat penegak hukum agar mereka dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran. Selain itu, Badan Anggaran juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas ilegal.
Dalam kesempatan yang sama, Badan Anggaran mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih komprehensif.
Banggar berharap melalui upaya sinergis ini, tata kelola lingkungan hidup akan mengalami perbaikan signifikan yang berdampak positif pada keberlanjutan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. (IM)
COMMENTS