SUMBAWA- Pemerintah daerah telah melaksanakan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014, pasal 308 tentang pemerintahan daerah dan pasal 89 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Pokok pikiran pemerintah daerah yang telah disampaikan pada tanggal 17 November 2023 lalu memuat 7 (tujuh) halaman beserta cover nya, Fraksi Nasdem melalui Juru Bicara Sahrul, S.E dalam Paripurna dengan agenda Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Senin (21/11/22) menilai adalah sebuah wujud yang abstrak yang ada dalam benak pemerintah saat ini. Dikatakan abstrak, karena Fraksi Nasdem tidak melihat sesuatu yang baru dalam skema yang disampaikan oleh bupati dalam mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban tahun 2023.
Menurut Fraksi Nasdem, pembangunan yang diarahkan untuk mencapai prioritas pembangunan seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkualitas dan berkeadilan sama sekali tidak memberikan ukuran yang jelas. Lalu Pemerintah melakukan apa dan bagaimana?. selanjutnya memperkuat infrasturuktur dan konektivitas wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan layanan dasar juga tidak nampak.
Pemerintah disebut kurang memberikan perhatian terhadap pemeliharaan infrasturktur yang ada, peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia sama halnya dengan yang pertama, tidak memiliki proyeksi yang jelas. Angka pengangguran bukanya dapat ditekan dan menurut data, angka pengangguran tahun 2020 sebesar 4,01 porsen, tahun 2021 3,34 porsen dan tahun 2022 menjadi 4,41 porsen bahkan angka kemiskinan menjadi sangat kritis tahun 2020 sebesar 13,65 porsen, tahun 2021 12,59 porsen dan tahun 2022 menjadi 13,18 porsen.
Prinsipnya pemerintah telah abai dalam hal ini, rakyat semakin menjerit dengan kemampuan beli yang begitu rendah, bantuan-bantuan stimulan tidak akan mampu merubah keadaan yang semakin parah. Oleh karenanya, pemerintah semestinya berfikir keras untuk mencari alternatif baru sehingga angka pengangguran dan angka kemiskinan dapat ditekan.
Kemudian, mewujudkan masyarakat Sumbawa yang beriman, aman dan berbudaya tidak dilakukan secara massif, tidak juga ditemukan satu gerakan dibawah yang mengindikasikan bahwa pemerintah menguatkan sendi-sendi keimanan tau dan tana Samawa. Kalaupun hal ini dirancang untuk dilakukan ada tahun 2023 tetapi semestinya pemerintah sudah menyiapkan hal-hal yang semestinya disiapkan dari sekarang, begitu pula pengelolaan persampahan lingkungan hidup dan perubahan iklim serta mitigasi bencana sepertinya hanya menjadi sebuah program yang tidak berdampak positif bagi struktur pendapatan tahun berikutnya dan yang terakhir reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik sedianya benar-benar dapat ditempatkan orang-orang yang memiliki keahlian sesuai bidangnya.
Fraksi Nasdem juga menilai rancangan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah saat ini mengibaratkan besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pendapatannya.
“Kami percaya bahwa pemerintah tentu memiliki strategi pengelolaan keuangnan yang begitu hebat, tetapi perlu diingat bahwa setiap tindakan pasti memiliki resiko-resiko, kami fraksi Nasdem meminta jangan berspekulasi dalam menggunakan anggaran daerah,” tugas Sahrul.
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,04 triliun, sementara penerimaan sebesar 1,95 triliun, ada defisit sebesar 84,90 milyar.
“Perencanaan belum tentu sama hasilnya dengan realisasinya bisa lebih besar dari yang direncanakan dan bahkan peluang untuk tidak mencapai target jauh lebih besar jika langkah kerjanya tidak tepat. Pendapatan asli daerah kita masih tergolong sangat kecil hanya 21,71 milyar atau 10 porsenya dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,86 milyar atau setara dengan 5,40 persen,” beber Fraksi Nasdem.
Sumbawa menurut Nasdem masih bertumpu pada sumber dana alaokasi umum atau DAU. Sekali lagi Fraksi Nasdem mengingatka. pada pemerintah, untuk berhati-hati mengelola keuangan yang bersumber dari rakyat.
Fraksi Nasdem juga meminta pada pemerintah daerah terkait dengan honorarium pegawai staf non PNS dapat diperhatikan waktu pembayarannya khususnya pada layanan jasa seperti rumah sakit, tenaga kebersihan yang dititpkkan pada dinas lingkungan hidup dapat diperhatikan dan diakomodir sebaik mungkin.
Di samping itu, Fraksi Nasdem memberikan apresiasi kepada pemerintahan Sumbawa Gemilang atas kerja keras menekan angka pasien covid-19. Nasdem berharap pemerintah daerah beserta jajaran perintahan sumbawa gemilang semakin disiplin agar tak ada lonjakan di gelombang ke-3 di akhir tahun nanti. (IM)
COMMENTS