SUMBAWA BARAT,intanmedia.com – Pembangunan embung Desa Lamunga Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat hingga saat ini belum dikerjakan. Karena masih mendapat penolakan warga seiring pemindahan lokasi embung ke lokasi strategis hasil kajian dinas tehnis, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang) DPUPR) setempat.
Untuk memastikan kelanjutan proyek strategis daerah tahun anggaran 2023, para pihak melakukan pertemuan dipimpin langsung wakil bupati Sumbawa Barat.
Wakil Bupati Fud Syaifuddin usia pertemuan kepada wartawan mengatakan, pertemuan dengan para pihak terkait, Kepolisian, Kejaksaan, TNI serta Pemdes Lamungga dan warga. Pertemuan itu membahas kepastian pembangunan embung Lamungga yang hingga saat ini belum dikerjakan. Karena warga menolak pemindahan lokasi embung.
Berdasarkan pemaparan DPUPR lokasi pembangunan embung yang diperkirakan mengairi lahan pertanian sekitar 6000 Hektare, sudah tiga kali ditentukan dan ditetapkan lokasi. Dimana berdasarkan hasil kajian tenis DPUPRP lokasi pertama dan lokasi kedua disetujui warga. Namun, hasil kajian dinas tenis dua lokasi di sekitar Desa Lamunga kurang refresentatif. Hasil kajian dinas tehnis, lokasi ketiga yang refresentatif. Hanya saja dilokasi ketiga ditolak warga. Karena lokasinya di luar Desa Lamungga, di Dusun Sedong Desa Kelanir Kecamatan Seteluk.
Berdasarkan pemaparan hasil kajian DPUPR KSB, pemindahan lokasi tidak mengurangi manfaat dan fungsi embung bagi warga lamung. Selain itu juga, lokasi ketiga yang ditetapkan DPUPR berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Lamungga.
Meski pada pertemuan itu, belum dipastikan lokasi pembangunan embung Lamunga.
Pemerintah dan para pihak lain, kejaksaan, kepolisian dan TNI sepakat pembangunan embung lamunga dikerajakan tahun anggaran 2023.
Sedangkan, kepastian lokasi pembangunan embung tersebut, akan mengundang DPUPR Procinsi NTB untuk melakukan kajian tehnis kelayakan di tiga lokasi yang telah ditentukan DPUPR Sumbawa Barat.
Kenapa kajian kelayakan penetapan lokasi oleh DPUPR Provinsi NTB. Agar hasil kajian optimal dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Pemerintah berharap, dalam memberikan hasil kajiannya netral. ”Saya sudah minta dinas tehnis DPUPPR, paling lambat satu minggu ke depan hasil kajian sudah ada. Dan pengerjaan embung yang dibiayai APBD tahun anggaran 2023 mencapai sekitar Rp. 2 Milyar lebih segera dikerjakan, sehingga pengerjaannya tidak melebihi masa kontrak.
Terkait dilibatkan kepolisian, kejaksaan dan TNI pada pertemuan, memastikan pelaksanaan pengerjaan nanti tidak mengarah ke masalah hukum.
Sebaliknya, proses pengerjaannya nanti, diharapkan dukungan aparat keamanan, mendukung keamanan pelaksanaan proyek hingga pengerjaan proyek strategis daerah, selesai dikerjakan sesuai masa kontrak 100 persen. (IM)
COMMENTS