SUMBAWA BESAR—Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun, capaian tersebut diingatkan agar tidak berhenti sebagai prestasi administratif semata, melainkan harus diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui belanja daerah yang lebih berkualitas.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Edy Syarifuddin, saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (9/7).
Menurut Edy, Fraksi NasDem memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas keberhasilan mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tersebut menunjukkan laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Kami memberikan apresiasi atas capaian opini WTP. Namun opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Edy.
Ia menyebut, berdasarkan penjelasan pemerintah daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 101,28 persen dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah sebesar 92,93 persen dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai sekitar Rp201,68 miliar.
Menurut Fraksi NasDem, capaian pendapatan yang melampaui target patut diapresiasi. Namun, masih adanya belanja yang belum terserap secara optimal menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Realisasi belanja yang belum mencapai seratus persen menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah terkait perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga daya serap anggaran. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Fraksi NasDem juga mengapresiasi pemerintah daerah yang menyusun tujuh komponen laporan keuangan secara lengkap, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas hingga Catatan atas Laporan Keuangan.
Menurut Edy, kelengkapan laporan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, ia menilai kualitas data, konsistensi pencatatan serta penyajian informasi masih harus terus ditingkatkan agar memudahkan DPRD maupun masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD.
Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas belanja daerah, khususnya belanja yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, kawasan pesisir, serta pembangunan infrastruktur dasar diminta menjadi prioritas dan pelaksanaannya dipercepat sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.
“Kami mendorong agar belanja modal dan belanja pelayanan publik semakin ditajamkan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fraksi NasDem memandang besarnya SiLPA tidak hanya dipandang sebagai angka administratif, tetapi menjadi indikator untuk mengevaluasi akurasi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program.
Karena itu, pemerintah daerah didorong menjadikan hasil evaluasi dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca dan Laporan Arus Kas sebagai dasar memperbaiki siklus perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Edy menegaskan, keberhasilan meningkatkan pendapatan daerah harus diimbangi dengan kualitas belanja yang tepat sasaran, tepat waktu dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, masyarakat harus dapat merasakan secara langsung manfaat program pemerintah, baik di desa, kelurahan maupun kawasan yang masih tertinggal.
Fraksi NasDem juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah guna mengurangi hambatan administrasi, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan kapasitas manajerial OPD dalam melaksanakan program lintas sektor.
“Pada akhirnya kami berharap setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar mampu menghasilkan output dan outcome yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa,” pungkas Edy. (IM)
COMMENTS