SUMBAWA BARAT, (26, Agustus 2025) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) upayakan penuhi hak pembayaran Tambahan Penghasilan (Tamsil) tahun 2024 bagi guru PPK non sertifikasi dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Dikbud Agus kepada media menjelaskan, para guru PPPK non sertifikasi belum menerima hak tahun 2024 yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Karena hingga saat ini (tahun 2025,red), anggarannya belum ditransfer pusat ke rekening kas Pemda Sumbawa Barat.
Pemda Sumbawa Barat sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat melalui Dinas Dikbid, awal tahun 2025 telah bersurat ke Kementerian pendidikan. Mempertanyakan pembayaran Tamsil yang hingga akhir tahun anggaran 2024 lalu, tidak di transfer.
‘’Saat itu kami disuruh menunggu oleh kementerian akan ditransfer. Namun hingga saat ini belum direalisasikan,” katanya seraya menambahkan. Kalau sudah ada anggaran transfer pusat. Tidak ada kewajiban Dinas menahan hak para guru,’’ katanya.
Sebaliknya, jika tidak direalisasikan anggaran Tamsil guru PPPK Non sertifikasi, berdampak capaian realisasi serapan anggaran Dinas Dikbud tahun 2024 lalu.
Agus sapaan akrab pejabat murah senyum ini menjelaskan kembali, untuk memenuhi hak para guru yang memenuhi syarat mendapatkan Tamsil oleh pemerintah pusat. Dinas Dikbud katanya, selama ini tidak hanya bersurat. Namun intensif melakukan konsultasi secara langsung ke Dirjen GTK. Harapannya para guru PPPK non sertifikasi segera mendapatkan haknya. Namun kembali lagi. Dinas hanya mengusulkan. Dan mencairkan Tamsil. Jika anggaran sudah ditransfer pemerintah pusat, melalui kementerian Terkait.
Dan semoga dengan upaya yang dilakukan selama ini, terealisasi seperti diharapkan oleh para guru PPPK non sertifikasi.
Meski demikian dia, berharap kepada guru. Tetap melaksanakan kewajiban. Meningkatkan proses belajar di sekolah tempat mengajar seperti biasa. Karena pendidikan merupakan tangung jawab bersama menyiapkan pendidikan generasi yang berkualitas untuk kemajuan bangsa dan negara. (IM)
COMMENTS