Sumbawa — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan umum dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin (14/7). Agenda paripurnanya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Juru bicara Fraksi PKS, H. Andi Mappelepui, menyampaikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi ke depan.
Salah satu sorotan utama PKS adalah fluktuasi penerimaan Dana Insentif Daerah (DID). Pada 2022, Sumbawa menerima DID sebesar Rp8,32 miliar. Di 2023, jumlah ini naik menjadi Rp11,45 miliar. Namun di 2024, justru menurun drastis menjadi Rp5,75 miliar.
“Fraksi PKS meminta penjelasan terkait rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah daerah agar ke depan penerimaan DID bisa meningkat,” tegas Andi.
Fraksi PKS juga mendesak Sekretaris Daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap kinerja tim dan OPD terkait, agar dapat bekerja lebih maksimal dalam memenuhi indikator penilaian pusat. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pemerintah pusat serta mendukung percepatan pembangunan daerah. (IM)
COMMENTS