SUMBAWA (29 Mei 2025)- Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Sekretariat Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencatat kemajuan signifikan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Hingga 28 Mei 2025, dari total 165 desa/kelurahan, sebanyak 138 wilayah atau 83,64% telah menyelesaikan musyawarah khusus (muskelsus/musdes) sebagai bagian dari proses legalisasi pendirian koperasi.
Program Koperasi Merah Putih merupakan program prioritas nasional yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan.
Berdasarkan data resmi dari Dinas PMD dan DKUKMindag Kabupaten Sumbawa: 152 desa/kelurahan (92%) telah menerima sosialisasi program. 138 desa/kelurahan telah melaksanakan musyawarah khusus (muskelsus/musdes). 128 desa/kelurahan telah masuk ke tahap pemberkasan administrasi.
Namun, baru 10 desa yang telah memproses tahap notarisasi, dan belum ada akta pendirian koperasi yang resmi diterbitkan.
Beberapa kecamatan menunjukkan progres sangat baik, yaitu seluruh desa telah melaksanakan sosialisasi dan musyawarah. Kecamatan tersebut meliputi:
Lunyuk, Alas, Utan, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Ropang, Lape, Empang, Alas Barat, Labangka, Buer, Rhee, Unter Iwes, Moyo Utara, Tarano, dan Lantung.
Sebaliknya, terdapat kecamatan yang masih perlu mendapat perhatian lebih yakni Orong Telu: belum melaksanakan sosialisasi maupun musyawarah (0% capaian). Sumbawa dan Batu Lanteh: masih di bawah 50% capaian musyawarah.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses notarisasi dan penerbitan akta koperasi, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap implementasi Koperasi Merah Putih.
“Kami mengapresiasi semangat dan kerja sama dari para kepala desa, pendamping desa, serta semua pihak yang telah mendorong pelaksanaan program ini. Kami berharap proses yang belum selesai segera dituntaskan agar koperasi dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar perwakilan Satgas KDKMP Kabupaten Sumbawa.
Langkah ini sejalan dengan visi daerah untuk mewujudkan desa mandiri dan masyarakat sejahtera melalui penguatan kelembagaan ekonomi berbasis desa. (IM)
COMMENTS