SUMBAWA – Juru Bicara Fraksi PDIP I Wayan Wisama dalam paripurna, Selasa (31/7/24) menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah dalam Nota Keuangan R-PAPBD (Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2024.
Kritik ini mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai lambatnya respons pemerintah dalam menyikapi masalah percepatan pembangunan daerah. Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah saat ini tampak terjebak dalam rutinitas yang tidak menunjukkan kemajuan signifikan, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kemajuan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat.
Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan, salah satu isu utama yang perlu menjadi perhatian adalah pengelolaan kekayaan daerah. Mereka menekankan bahwa pengelolaan kekayaan daerah harus sejalan dengan usaha promosi yang efektif, pengaturan kebijakan yang jelas, dan pelaksanaan yang baik. Hal ini penting agar cita-cita pembangunan daerah dapat terwujud sesuai dengan harapan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menggarisbawahi bahwa tanpa adanya sinergi yang baik antara pengelolaan kekayaan daerah dan promosi, arah kebijakan, serta pelaksanaan yang optimal, proses pembangunan akan terhambat dan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah.
Mereka menganggap bahwa pemerintah harus mampu berpikir out-of-the-box dan menciptakan strategi inovatif untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang tersedia. Kreativitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan sangat diperlukan agar potensi daerah dapat dioptimalkan secara maksimal.
Tanpa adanya kreativitas, potensi besar yang ada di daerah bisa jadi tidak dimanfaatkan dengan baik, yang pada akhirnya akan menghambat kemajuan daerah.
Salah satu aspek yang ditekankan oleh Fraksi PDI Perjuangan adalah pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan efisien. Mereka menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah harus dikelola dengan seksama agar tidak mengganggu pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.
Mereka juga meminta agar pemerintah dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil. Mereka mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi adalah faktor penting yang mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pencapaian target-target jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Hal ini penting agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan konsisten dan tidak terhambat oleh fluktuasi ekonomi yang tidak terduga.
Dalam rapat pembahasan Nota Keuangan R-PAPBD, Fraksi PDI Perjuangan juga mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah. Mereka merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan perencanaan yang lebih matang dan berbasis data dalam setiap program pembangunan. Selain itu, mereka juga menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat dialog dan komunikasi dengan masyarakat. Mereka percaya bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul, serta meningkatkan efektivitas dari setiap program yang dilaksanakan.
Sebagai langkah konkrit, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap program-program pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini. Mereka menganggap bahwa evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari setiap program, serta untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
Dengan adanya evaluasi yang rutin dan komprehensif, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengevaluasi dampak dari setiap program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan aspek sosial dari pembangunan. Mereka mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya sekadar pembangunan infrastruktur atau ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat.
Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program-program pembangunan juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan dan kurang mampu.
Sebagai penutup, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mengawal pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Sumbawa.
Mereka berjanji akan terus memberikan masukan konstruktif dan kritik yang membangun untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Fraksi PDI Perjuangan berharap bahwa dengan adanya dukungan dari semua pihak, percepatan pembangunan daerah dapat tercapai dan cita-cita pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud sesuai dengan harapan.
Dengan adanya kritik dan rekomendasi yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja dan mempercepat proses pembangunan. Keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. (IM)
COMMENTS