SUMBAWA– Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (31/8/24), Juru Bicara Fraksi NasDem Bunardi menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Pada kesempatan ini, Fraksi NasDem memberikan pandangan mendalam mengenai rancangan anggaran yang disusun oleh Bupati Sumbawa, dengan fokus pada keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
Fraksi NasDem mengawali penyampaiannya dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya, mereka dapat hadir dalam rapat paripurna. Mereka menekankan pentingnya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan Badan Musyawarah Dewan yang telah mengagendakan rapat tersebut. Fraksi ini juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumbawa atas penjelasan yang telah disampaikan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menyatakan bahwa Rancangan APBD yang disampaikan masih menunjukkan sejumlah kekurangan. Mereka menilai bahwa pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah pada sidang sebelumnya, yang memuat 10 halaman beserta cover-nya, merupakan wujud dari gagasan yang dianggap abstrak dan kurang konkret dalam implementasinya. Fraksi NasDem menilai bahwa meskipun dokumen anggaran tersebut telah disusun, tidak terlihat adanya pembaharuan yang signifikan dalam skema yang dirancang oleh Bupati untuk mencapai visi Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban pada tahun 2024.
Fraksi NasDem memproyeksikan bahwa rancangan anggaran yang diusulkan saat ini lebih besar pada pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan yang direncanakan. Mereka mengungkapkan kekhawatiran bahwa besaran belanja daerah yang direncanakan sebesar 1,99 triliun rupiah, yang meningkat sebesar 108,79 miliar rupiah atau 5,47% dibandingkan tahun sebelumnya, akan menimbulkan defisit yang signifikan, yakni sebesar 22,08 miliar rupiah. Sementara itu, penerimaan daerah direncanakan sebesar 58,75 miliar rupiah, menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang mencolok antara pendapatan dan belanja.
Salah satu fokus utama Fraksi NasDem adalah kebutuhan untuk memeriksa secara kritis rencana pengeluaran daerah yang cenderung lebih tinggi daripada pendapatan yang diperkirakan. Mereka menegaskan bahwa defisit anggaran yang besar dapat menimbulkan risiko fiskal yang tidak diinginkan. Hal ini sangat penting untuk diwaspadai, karena spekulasi dalam penggunaan anggaran dapat berdampak buruk pada stabilitas keuangan daerah.
Fraksi NasDem juga mengungkapkan keprihatinan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang masih tergolong rendah, yakni hanya sebesar 257,27 miliar rupiah. Lebih lanjut, mereka mencatat bahwa PAD tersebut mengalami penurunan menjadi 255,97 miliar rupiah, atau berkurang sekitar 10 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa ada tantangan serius dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber pendapatan lainnya.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti ketidakpastian dalam perencanaan anggaran yang bisa berdampak pada hasil akhir. Mereka menekankan bahwa perencanaan yang baik tidak selalu menjamin hasil yang sesuai dengan target, dan risiko ketidaktercapaiannya bisa lebih besar jika langkah-langkah yang diambil tidak tepat. Mereka mendorong pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah, terutama yang bersumber dari rakyat, dan untuk menghindari spekulasi yang dapat berujung pada masalah keuangan yang lebih besar.
Sebagai tambahan, Fraksi NasDem juga memberikan penekanan pada pentingnya keterbukaan dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran. Mereka berharap agar semua pihak dapat berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif dan akomodatif selama proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini. Keterbukaan dan dialog yang positif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan mencerminkan kepentingan bersama dan mendukung tujuan pembangunan yang lebih baik untuk Kabupaten Sumbawa.
Fraksi NasDem juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang efektif. Mereka meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap setiap detail dalam rencana anggaran, termasuk bagaimana alokasi belanja akan berdampak pada pencapaian target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi NasDem percaya bahwa dengan perencanaan yang cermat dan pelaksanaan yang hati-hati, defisit anggaran yang diproyeksikan dapat diminimalisir dan potensi risiko dapat dikelola dengan lebih baik.
Dalam akhir penyampaian, Fraksi NasDem menyampaikan harapan agar proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini dapat dilakukan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mereka berharap bahwa seluruh pihak akan terus berkomitmen untuk menjaga asas transparansi dan keterbukaan dalam setiap tahapan pembahasan, serta memastikan bahwa hasil akhirnya akan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Sumbawa.
Sebagai penutup, Fraksi NasDem mengucapkan terima kasih atas perhatian semua pihak terhadap pandangan umum yang telah disampaikan. Mereka juga memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian pandangan tersebut dan berharap agar setiap masukan dapat dipertimbangkan dengan seksama dalam proses pengambilan keputusan. Fraksi NasDem berharap bahwa kerja sama yang baik antara semua pihak akan membawa hasil yang positif dan mendukung kemajuan Kabupaten Sumbawa ke depan.
Demikian pandangan umum Fraksi NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 mengenai APBD Tahun Anggaran 2024. Fraksi NasDem berkomitmen untuk terus mengawasi dan memberikan kontribusi konstruktif dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Sumbawa. (IM)
COMMENTS