MATARAM- Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq, S H mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kabupaten Kota se- Provinsi NTB, Selasa (12/9) di Hotel Lombok Raya Mataram. Rapat ini dalam rangka mengoptimalisasi peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Kegiatan ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.4.3-667 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023. Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) mengambil tema “ Penguatan FORKOPIMDA Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah”
Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq mengapresiasi kegiatan ini sebagai Kolaborasi nyata seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah melalui Peran Gubernur NTB di seluruh wilayah Provinsi NTB.
“ Meskipun ini kegiatan perdana setidaknya ada oleh -oleh yang kita bawa pulang. Sehingga Keberadaan Forkopimda sebagai elemen penting dalam pembangunan daerah membutuhkan sinergitas dan kolaborasi positif dengan Pemprov NTB karena sebagai wakil Pemerintah Pusat posisinya sangat strategis,” jelasnya.
Terlebih lanjutnya kemampuan keuangan daerah saat ini masih sebagian besar tergantung dengan anggaran pusat. Sehingga diharapkan dana alokasi khusus semakin bertambah dengan menyasar sektor pembangunan yang strategis yang menopang peningkatan PAD. Dengan hubungan dan sinergitas yang baik antar daerah akselerasi pembangunan dapat tercapai baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya pertahanan dan keamanan.
Kemudian lanjutnya peran Gubernur penting juga sebagai pemersatu yang melakukan pembinaan agar persatuan kesatuan bangsa itu tetap terjaga. Bagaimana penanganan konflik, mengembangkan kehidupan yang demokratis dan melakukan koordinasi antar kabupaten/ kota terlebih agenda Nasional seperti Pemilu, pilkada dan Pilpres mendatang membutuhkan suasana kekompakan Forkopimda dan kondusifitas daerah.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah SE.M.Sc menyampaikan sejak dilantik oleh Presiden RI yang pertama kali dipesankan dengan singkat oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Gubernur itu adalah satu-satunya Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Oleh karena itu dengan instrumen yang cukup lengkap Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat sangat tinggi kapasitasnya di daerah.
Kemudian lanjutnya, disini dibutuhkan kekompakannya Forkopimda dengan elemen TNI, Polri Kejaksaan dengan pemerintah pusat dengan sinergi yang luar biasa dengan pemerintah daerah kabupaten /kota akan bisa membangun daerah.
“Memang terkadang-kadang tidak harus dengan acara-acara formal hubungan itu terbangun tetapi secara tidak formal juga penting. Dengan kekompakan kita akan mampu menjaga dan membangun NTB. oleh karena itulah Alhamdulillah sampai saat Ini tetap kompak dan kondusif,” ujarnya.
Berdasarkan hasil rapat diperoleh kesimpulan dan pointer pertama bahwa GWPP menjadi bagian yang penting dalam menyambung komunikasi Kabupaten atau kota dengan Pemerintah Pusat.
Kedua pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dibicarakan secara Arif antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten.
Ketiga terkait dengan hubungan program mandatory dari pemerintah pusat yang menjadi delegasi dalam pembangunan dibutuhkan sinergi dan akselerasi dengan pemerintah daerah selanjutnya keempat terkait dengan agenda pemilu pilkada dan pilpres daerah diharapkan sudah siap dengan sumber anggaran dan kkeenam kewajiban dalam menjaga kondusifitas daerah menjadi tanggungjawab bersama. (IM)
COMMENTS