HomePolitik

Ini Garis Besar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Ini Garis Besar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Dewan Minta Distributor dan Pengecer Pupuk Dievaluasi
Reses di Songkar, Gahtan Siap Realisasikan Aspirasi Warga
Fraksi Demokrat Minta Pemda Atasi  Kelangkaan Elpiji  

SUMBAWA- DPRD Sumbawa menggelar Sidang Paripurna 1, Senin (26/9/22). Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq dan didampingi oleh ketiga Wakil Ketua, yakni Drs. Mohamad Ansori, Syamsul Fikri, Nanang Nasiruddin.

Paripurna ini digelar dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Adapun garis besar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan melalui Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd.

Terhadap Pendapatan Daerah, semula ditargetkan ssebesar Rp 1,79 triliun, berkurang sebesar Rp 58,91 milyar (3,28 persen), sehingga pendapatan daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1,74 triliun.

Pendapatan asli daerah (PAD) meningkat sebesar rp. 2,08 milyar (1,02 persen) dari semula rp. 203,41 milyar menjadi rp. 205,49 milyar, pendapatan transfer berkurang rp.60,99 milyar (3,92 persen) dari semula sebesar rp.1,56 triliun menjadi rp.1,49 triliun. adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan sebesar rp.34,52 milyar.
Peningkatan PAD bersumber dari peningkatan pendapatan pajak daerah sebesar rp. 4,45 milyar, peningkatan retribusi daerah sebesar rp. 997,73 juta dan penurunan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar rp. 3,37 milyar.
adapun penurunan pendapatan transfer merupakan akumulasi dari, Pertama, peningkatan dana bagi hasil sebesar rp.28,75 milyar sesuai peraturan presiden nomor 98 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan menteri keuangan nomor 127/pmk.07/2022 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun 2022.
Kedua, pengurangan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan sebesar rp 87,54 milyar sesuai dengan hasil verifikasi rencana kerja (RK) DAK fisik bidang kesehatan dengan kementerian kesehatan, pengurangan DAK non fisik sebesar rp. 7,49 miliar sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 116/pmk.07/2022 tentang perubahan rincian dana alokasi khusus non fisik tahun 2022 serta penyesuaian sisa DAK non fisik tahun anggaran sebelumnya.

Terhadap Belanja Daerah, semula direncanakan sebesar rp.1,82 triliun, berkurang sebesar rp. 60,51 milyar (3,33 persen), sehingga belanja daerah setelah perubahan menurun menjadi rp.1,76 triliun. Belanja operasi semula direncanakan sebesar rp.1,27 triliun, bertambah sebesar rp. 21,92 milyar (1,73 persen), sehingga menjadi sebesar rp.1,29 triliun. belanja modal semula direncanakan sebesar rp.303,41 milyar, berkurang sebesar rp.86,57 milyar (28,53 persen), sehingga menjadi sebesar rp.216,84 milyar. belanja tidak terduga semula dianggarkan sebesar rp.10.5 miliar bertambah sebesar rp. 2.0 miliar (19,05 persen) sehingga menjadi sebesar rp.12.5 miliar. Belanja transfer semula dianggarkan sebesar rp.238,05 miliar bertambah sebesar rp. 2.14 miliar (0,89 persen) sehingga menjadi sebesar rp.12.5 miliar.

Secara garis besar, belanja daerah diarahkan,untuk penyesuaian belanja gaji dan tunjangan ASN, pengalokasian belanja vaksinasi Corona Virus Disease 2019, penanganan dampak penyakit mulut dan kuku, penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pengalokasian belanja sisa dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik tahun 2021, pengalokasian sisa belanja bantuan operasional sekolah tahun 2021, pengalokasian belanja sisa dana dbh-cht tahun 2021, pengalokasian sisa belanja blud tahun 2021, pengalokasian belanja bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pembayaran atas penyelesaian pekerjaan tahun anggaran 2021, pengalokasian anggaran diklat prajabatan CPNS formasi 2021, penyesuaian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa serta penyesuaian alokasi dana desa, pengalokasian belanja wajib sebesar 2% dari dana transfer umum untuk perlindungan sosial sesuai peraturan menteri keuangan nomor 134/pmk.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022, penanganan sarana dan prasarana yang terdampak bencana serta belanja-belanja wajib dan mendesak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk belanja-belanja untuk mendukung sinergitas dengan program-program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Dari uraian tersebut jelas Wabup, pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, defisit anggaran semula sebesar rp. 23,71 milyar berkurang sebesar rp. 1,61 milyar (6,78 persen), sehingga total defisit anggaran setelah perubahan menjadi sebesar rp.22,10 milyar.

Terhadap Pembiayaan Daerah,penerimaan pembiayaan semula direncanakan sebesar rp.31,65 milyar, berkurang sebesar rp. 1,61 milyar (5,08 persen), sehingga penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar rp.30,04 milyar. sedangkan pengeluaran pembiayaan semula dianggarkan sebesar 7,94 milyar, tidak mengalami perubahan. dengan demikian pembiayaan netto yang semula direncanakan sebesar sebesar rp. 23,71 milyar berkurang sebesar rp. 1,61 milyar (6,78 persen), sehingga total pembiayaan netto setelah perubahan menjadi sebesar rp.22,10 milyar. Pembiayaan netto ini digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nol rupiah. (IM)

Spread the love

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: