HomePolitik

Komisi IV Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan

Komisi IV Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan

Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa Gelar Rapat Bahas Tata Tertib DPRD
Ini Permintaan Dewan Sebelum Vaksinasi Anak Dimulai
Ada Calon Lain yang Dilirik Golkar ? Ini Penjelasan Berlian Rayes

SUMBAWA-  Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong perbaikan layanan kesehatan pada semua Fasilitas Kesehatan  (Faskes) di Kabupaten Sumbawa.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Terkait Pelayanan dan Tenaga Kesehatan  yang dipimpin Ahmadul Kusasi, SH didampingi Syahrul,SE, Dra. Saidatul Kamila Djibril, Irwandi, dan  Achmad Fachri, S.H. pada Selasa (19/7/2022) bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa.  Dari kalangan eksekutif, hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Direktur RSUD Sumbawa, Perwakilan Direktur RSMA Sumbawa, dan 25  Kepala UPT BLUD Puskesmas se- Kabupaten Sumbawa.

Ahmadul Kusasi  mengungkap, bahwa ada beberapa hal yang mencuat dan dikeluhkan oleh sebagian masyarakat untuk segera disikapi.

“Yang akan kita bahas kali ini yaitu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, RSUD  Sumbawa dan RSP Manambai Abdul Qadir (RSMA)  Provinsi di Sumbawa, Jasa pelayanan dokter spesialis dan jasa medis, BPJS dan SKTM,  serta SK Perawat,” ungkapnya.

Kemudian lanjutnya, hal ini berkaitan juga dengan pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa termasuk Pelayanan Ambulance, Pelayanan ibu hamil yang ada di Faskes baik puskesmas atau di RSUD/RSMA serta Ketersediaan obat terutama yang menggunakan BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Junaedi, S.Si.,M.Si.,Apt menyampaikan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Kami ingin masyarakat sehat dan akan memberikan pelayanan terbaik. Akan tetapi ketika memberikan pelayanan ada saja kekurangannya. Oleh karenanya kami mengharapkan support dari komisi IV dalam kekurangan sarana dan prasarana  agar sesuai dengan standar Kemenkes” Urainya.

Terhadap SKTM kata Junaedi, pihaknya  telah  berdiskusi dengan BKAD.
“Intinya siapapun asal dia manusia bisa dibantu melalui SKTM. Bahkan pendamping ketika dirujuk ke luar daerah akan dibiayai oleh Pemda, di provinsi NTB sebesar 5 juta rupiah dan luar provinsi 10 juta rupiah. Ini akan menjadi perhatian kita artinya dalam kondisi darurat, pelayanan diutamakan dengan mengesampingkan administrasi,”komitnya.

Mengenai pelayanan Ambulance, kami berharap setiap puskesmas mempunyai 2 unit ambulance karena ada kesulitan beberapa pukesmas hanya memiliki 1 unit ambulance.

“Ke depannya, kami akan memenuhi kekurangan ambulance melalui dana DAK  dan akan ada pengadaan 9 unit ambulance. Meskipun demikian Jika kelebihan akan digeser pada UPT terdekat,” imbuhnya. (IM)

Spread the love

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!