HomePolitik

Dewan Gelar Paripurna Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Dewan Gelar Paripurna Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Ini Permintaan Dewan Sebelum Vaksinasi Anak Dimulai
Dewan Atensi Sektor Pendidikan, Sosial Budaya dan Kesehatan Masyarakat
Pembahasan Ranperda Pelaksanaan APBD 20221, DPRD Bentuk Pansus

SUMBAWA- Rapat Paripurna DPRD Sumbawa digelar,  Selasa (5/7) di Ruang Sidang Utama DPRD setempat.
Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbawa ini mengagendakan penyampaian  penjelasan secara umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam laporannya Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan beberapa poin.
1.    Laporan realisasi anggaran
a.   Pendapatan Daerah
pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp1.668.351.880.071,93 (1 trilyun 668 milyar 351 juta 880 ribu 71 rupiah 93 sen) dan terealisasi senilai Rp 1.641.087.665.384,41 (1 trilyun 641 milyar 87 juta 665 ribu 384 rupiah 41 sen) atau 98,37%.
b.  Belanja Daerah.
Belanja daerah pada tahun anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp 1.726.955.311.741,64 (1 trilyun 726 milyar 955 juta 311 ribu 741 rupiah 64 sen) terealisasi senilai Rp 1.669.706.004.692,94 (1 trilyun 669 milyar 706 juta 4 ribu 692 rupiah 94 sen) atau 96,68%.
c. Pembiayaan
Pembiayaan neto pada tahun anggaran 2021 dianggarkan senilai rp58.603.431.669,71 (58 milyar 603 juta 431 ribu 669 rupiah 71 sen) terealisasi senilai rp55.584.327.736,71 (55 milyar 584 juta 327 ribu 736 rupiah 71 sen) atau 94,85%. dari selisih antara pendapatan, belanja dan pembiayaan neto terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) senilai rp26.965.988.428,18 (26 milyar 965 juta 988 ribu 428 rupiah 18 sen).
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
saldo anggaran lebih akhir senilai rp rp26.965.988.428,18 (26 milyar 965 juta 988 ribu 428 rupiah 18 sen).
3. Neraca
total jumlah aset per 31 desember 2021 adalah senilai rp3.273.666.321.176,15 (3 trilyun 273 milyar 666 juta 321 ribu 176 rupiah 15 sen), jumlah kewajiban senilai rp35.197.598.629,62 (35 milyar 197 juta 598 ribu 629 rupiah 62 sen) dan ekuitas senilai rp3.238.468.722.546,53  (3 trilyun 238 milyar 468 juta 722 ribu 546 rupiah 53 sen).
4.   Laporan operasional
pendapatan-lo senilai rp1.655.848.859.707,55 (1 trilyun 655 milyar 848 juta 859 ribu 707 rupiah 55 sen) sedangkan jumlah beban seluruhnya senilai rp1.657.120.691.271,57 (1 trilyun 657 milyar 120 juta 691 ribu 271 rupiah 57 sen).
5.   laporan arus  kas
saldo akhir kas per 31 desember 2021 senilai rp27.282.928.022,66 (27 milyar 282 juta 928 ribu 22 rupiah 66 sen).
6.   laporan perubahan ekuitas
saldo ekuitas akhir 31 desember 2021 senilai rp3.238.468.722.546,53  (3 trilyun 238 milyar 468 juta 722 ribu 546 rupiah 53 sen)

“Melalui kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh stakeholder terkait, baik legislatif maupun eksekutif, karena berkat kerjasama yang solid, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Sumbawa berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 10 kali berturut-turut,”ungkapnya

Pencapaian opini WTP ini menurut  Bupati, tentu tidak terlepas dari dukungan dan peran DPRD  Kabupaten Sumbawa sebagai mitra pemerintah, baik dalam menyusun anggaran maupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Sumbawa.

“Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga kerjasama ini dapat terus kita tingkatkan di masa-masa mendatang,” ujarnya.

Dikatakan, berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD tahun anggaran 2021, memang masih terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. oleh karena itu, ia meminta kepada dinas teknis untuk segera merespon rekomendasi tersebut sebagai upaya pemerintah kabupaten sumbawa mempertahankan opini WTP di tahun berikutnya.

“Kita memahami bersama, tahun 2021 merupakan tahun yang memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. salah satunya karena adanya kebijakan peraturan menteri keuangan nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan penanganan pandemi covid-19 beserta dampaknya,” jelasnya.

Namun pemerintah daerah katanya, tetap optimis, dengan segala tantangan kebijakan pemotongan dana alokasi umum dan refocusing anggaran.

“Kita dapat melalui tantangan tersebut, tentunya dengan menerapkan strategi kebijakan yang tepat, dengan tetap memperhatikan target dan sasaran pembangunan,” terangnya. (IM)

Spread the love

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: