SUMBAWA- Wakil Ketua 1 DPRD Sumbawa Drs. Mohamad Ansori melaksanakan Reses ke-2 Masa Sidang ke-2 Tahun 2021 di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir, Selasa (19/10) malam.
Reses dilangsungkan di Balai Desa Moyo dan dihadiri emak-emak PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Desa Moyo lengkap beserta aparatur desa.
Politisi Gerindra ini tiba di Balai Desa setempat ba’da Isya, langsung disambut antusias Kepala Desa Moyo, masyarakat, terutama emak-emak yang sudah menunggu sejak magrib.
Kepadanya, Kepala Desa Moyo Junaidi menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasinya karena telah mengagendakan kegiatan serap aspirasi ini di Desa Moyo. Sekaligus juga ia menyampaikan keluh kesahnya.
“Jadi Pak, Desa kami terdiri dari 4 dusun, 16 Rt. 5 Rw dengan jumlah penduduk sebanyak 3 ribu jiwa. Desa Moyo mungkin yang paling dekat dengan kantor DPRD pak. Namun terus terang kami merasa paling jauh. Karenanya, kehadiran bapak malam ini menjadi kebanggaan kami. Karena bapak bisa turun langsung melihat kami,” ungkapnya.
Terus terang diakuinya, perhatian pemangku kepentingan sangat minim untuk ibu kota Kecamatan Moyo Hilir ini.
“Pembahasan program daerah kami tidak tahu, apakah ada untuk Desa Moyo. Untuk skala Kecamatan Moyo Hilir, mungkin Ibarat kami adalah yatim piatu. Sehingga Mudah-mudahan dengan kedatangan bapak, kami diakui dan menjadi tempat yang pas untuk kami mencurahkan isi hati,”ujarnya.
Karenanya, ia berharap agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat Desa Moyo dapat menjadi perhatian.
Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Ketua 1 DPRD Sumbawa Drs. Mohamad Ansori menyampaikan, bahwa reses ini adalah kewajibannya sebagai anggota DPRD Sumbawa. Sekaligus kewajibannya sebagai pribadi untuk bersilaturahmi memperkuat hubungan emosional dengan masyarakat. Sehingga, masyarakat dan wakilnya tidak perlu ada jarak. Sebagaimana hakikatnya.
Selain itu jelasnya, reses ini menjadi sarana atau instrumen yang baik dalam memperoleh aspirasi dan masukan dari masyarakat. Termasuk untuk melihat sejauh mana efektivitas dan implementasi kebijakan yang dibuat pemerintah.
Reses juga katanya, adalah mekanisme resmi yang diatur Undang-undang yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.
“Jadi, kami datang ke sini untuk memastikan kondisi warga kami. Karena kami menaungi Dapil 1 terdiri dari 3 kecamatan. Sama dengan Pak Kades di sini, ibarat daun jatuh pun harus diketahuinya. Harus begitu menjadi pemimpin,” ujarnya.
Adapun sejumlah aspirasi yang disepakati masyarakat menjadi kebutuhan prioritas dalam kegiatan reses tersebut, yakni permintaan perlengkapan alat catering dari emak-emak PKK, kemudian permintaan dukungan untuk fasilitas TPQ Al-Hudayah dari tokoh agama (Lebe/Imam Desa) setempat. Termasuk permintaan rehab gedung kantor desa yang kondisinya saat ini cukup memprihatinkan.
Terhadap seluruh aspirasi tersebut, Putra Sumbawa Kelahiran Jawa tersebut langsung meresponnya dengan positif. Terutama permintaan peralatan catering dan support pembangunan TPQ. Bahkan, jika ini mendesak untuk digunakan secepatnya, ia menyanggupi bantuan dianggarkan atau ditalangi dari kantong pribadinya. Tidak harus menunggu dana aspirasi.
“Peralatan kita realisasikan. Kami setujui. Kalau terburu buru mau digunakan, kami bisa talangi. Kita bisa support. Ini kita Prioritaskan. Termasuk bantuan untuk TPQ,” Katanya, seraya berseloroh bila emak-emak sudah memaksa, maka harus dituruti.
Begitu juga terhadap usulan rehab bangunan kantor desa. Dirinya berkomitmen untuk memperjuangkan melalui instrumen dana aspirasi. (IM)
COMMENTS