SUMBAWA – Fraksi Partai Demokrat menyampaikan sejumlah solusi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Sebagaimana disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Sry Wahyuni, S.AP. dalam Sidang Paripurna DPRD Sumbawa, Senin (10/7/23).
Pertama, memperluas basis penerimaan tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial. Antara lain, mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
Kedua, memperkuat proses pemungutan upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
Ketiga, meningkatkan pengawasan, hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
Keempat, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
Kelima, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
Bagi Demokrat, optimalisasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah sangatlah berperan penting. Sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah, Fraksi Partai Demokrat berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini, melalui pendapatan asli daerah (PAD).
Disampaikan, tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD.
Fraksi Partai Demokrat berharap, kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian di Sumbawa. (IM)
COMMENTS