SUMBAWA – Keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2025 mulai masuk dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa melalui APBD Perubahan 2026. Nilainya sekitar Rp8,94 miliar.
Masuknya dana tersebut mendapat perhatian Fraksi Partai NasDem DPRD Sumbawa. Fraksi ini meminta tambahan pendapatan dari perusahaan tambang tersebut tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen APBD. Penggunaannya harus diarahkan pada program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Edy Syarifuddin, juru bicara Fraksi NasDem, dalam rapat paripurna DPRD Sumbawa, Kamis (23/9/2026).
Dalam pandangan umumnya, NasDem mencatat adanya kenaikan signifikan pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 74,47 persen. Kenaikan tersebut salah satunya bersumber dari keuntungan bersih PT AMNT tahun 2025 yang sebelumnya belum dianggarkan.
Fraksi NasDem mengapresiasi masuknya pendapatan tersebut. Namun, apresiasi itu dibarengi permintaan agar penggunaannya jelas.
NasDem meminta pendapatan yang bersumber dari keuntungan AMNT diarahkan secara nyata untuk program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Alokasi dari pendapatan ini diarahkan secara nyata pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” demikian pandangan Fraksi NasDem.
Masuknya pendapatan dari AMNT menjadi bagian dari perubahan struktur pendapatan daerah Sumbawa.
Bagi NasDem, masuknya pendapatan dari keuntungan perusahaan ke APBD harus diikuti dengan manfaat yang terukur bagi daerah dan masyarakat.
Secara keseluruhan, target pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 naik Rp45,83 miliar atau 2,42 persen. Dari sebelumnya Rp1,89 triliun menjadi sekitar Rp1,94 triliun.
Selain pendapatan dari AMNT, terdapat tambahan pendapatan transfer sebesar Rp36,77 miliar.
Dana tersebut bersumber dari kurang bayar dana bagi hasil pemerintah pusat, penyaluran Treasury Deposit Facility, serta tambahan transfer antardaerah dari Pemerintah Provinsi NTB.
NasDem meminta tambahan dana tersebut dianggarkan dan dibelanjakan sesuai peruntukannya. Pelaksanaannya juga diminta dilaporkan secara transparan.
Sorotan NasDem menjadi penting karena pada saat yang sama belanja daerah justru mengalami kenaikan jauh lebih besar.
Belanja daerah bertambah Rp224,51 miliar atau 11,70 persen, dari Rp1,92 triliun menjadi Rp2,14 triliun.
Artinya, kenaikan belanja lebih besar dibanding kenaikan pendapatan yang hanya 2,42 persen. Selisih tersebut ditutup melalui pembiayaan yang bersumber dari Silpa. (IM)
COMMENTS