SUMBAWA – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Tolak Tutup Tambang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Camat Lantung, Kecamatan Lantung, Kamis (17/9/2026).
Mereka menolak wacana pemerintah yang akan menutup aktivitas tambang emas rakyat di wilayah tersebut.
Koordinator aksi, Sirajuddin, meminta pemerintah tidak mengambil keputusan secara sepihak. Menurut dia, pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat.
“Pemerintah jangan semena-mena. Kami minta segera legalkan dan keluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) secepatnya,” ujar Sirajuddin.
Ia mengatakan, masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan bantuan pangan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan tambang rakyat, kata dia, menjadi salah satu sumber penghidupan warga.
“Tambang open pit ini bisa menghidupi rakyat Lantung dan masyarakat kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa,” katanya.
Sirajuddin juga menolak jika kecelakaan yang terjadi di lokasi tambang dijadikan alasan untuk menghentikan aktivitas pertambangan rakyat.
Menurut dia, kecelakaan merupakan musibah yang harus menjadi bahan evaluasi. Solusinya, pemerintah diminta menghadirkan payung hukum agar aktivitas tambang rakyat dapat berjalan secara legal dan memberikan kontribusi kepada negara.
“Hanya payung hukumnya diatur, sehingga rakyat juga bisa berkontribusi kepada negara ini,” ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat tetap mendukung berbagai program pemerintah, seperti bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, pemerintah diminta tidak menghalangi masyarakat mencari penghidupan melalui tambang rakyat.
Perwakilan warga, Syamsul Hidayat, mengatakan bantuan sosial yang selama ini diterima masyarakat dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu, keberadaan tambang rakyat dianggap penting sebagai sumber mata pencaharian warga.
“Kita harus realistis. Jika mata pencaharian warga dirusak, di mana masyarakat harus bekerja? Jika tambang ini akan ditutup, harus dipikirkan lebih matang lagi,” ucapnya.
Suara penolakan juga disampaikan perwakilan perempuan Kecamatan Lantung, Maemunah. Ia mengatakan keberadaan tambang rakyat turut memberikan manfaat bagi kaum perempuan dan keluarga mereka.
“Jikalau tambang ini ditutup, bagaimana kami? Bagaimana suami kami? Bagaimana anak kami?” tuturnya.
Maemunah meminta pemerintah tidak menutup tambang rakyat. Pemerintah kecamatan diminta meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat.
“Jangan jadikan alasan musibah untuk menutup pintu rezeki kami,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan warga lainnya, Halim Perdana Kusuma, menyatakan masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan masa depan tambang rakyat di Lantung.
Ia berharap aspirasi warga tersebut didengar pemerintah pusat. Menurut dia, penutupan tambang tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
Dia juga menyatakan masyarakat siap mempertahankan keberadaan tambang rakyat di Lantung. Ia mengatakan warga tidak ingin terus berada dalam kondisi kemiskinan.
“Siapapun yang mencoba mengusik pertambangan di Kecamatan Lantung adalah musuh rakyat,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Camat Lantung, H. Safruddin, mengatakan masyarakat Lantung telah menyampaikan aspirasinya secara tertib dan santun.
Ia berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Bupati Sumbawa dan Gubernur NTB. Jika diperlukan, aspirasi masyarakat juga akan disampaikan kepada Presiden RI.
Safruddin juga menyampaikan sikap pribadinya yang tidak menginginkan tambang rakyat ditutup. Ia menyatakan tetap mendukung masyarakat dan tidak ingin diintervensi dalam menyampaikan aspirasi warga.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya dengan santun. Aspirasi bapak ibu sekalian akan saya sampaikan. Saya tidak ada keraguan, saya mendukung bapak dan ibu sekalian,” tutupnya. (IM)
COMMENTS