Lombok Timur (14 Juni 2025) – Rangkaian kegiatan touring camp PWI Sumbawa Barat yang berfokus pada pengelolaan pariwisata kerakyatan di objek pariwisata Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, telah berakhir pada Minggu (14/6). Acara ini, melibatkan Pemerintah Desa se-Kecamatan Brang Ene dan Pemerintah Daerah Sumbawa Barat, ditutup dengan sesi diskusi/sharing seasen mengusung tema Pengelolaan Pariwisata Kerakyatan.
Sesi ini menghadirkan narasumber dari kalangan pelaku pariwisata serta perwakilan Pemerintah Daerah Lombok Timur, yaitu Camat Sembalun dan Dinas Pariwisata setempat. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Rinjani Hill, Desa Sembalun, dikemas secara santai dan dimanfaatkan oleh para peserta touring camp untuk memahami proses pengelolaan pariwisata kerakyatan Sembalun yang kini semakin dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
Camat Sembalun, Gatot Suherman, dalam paparannya, menekankan bahwa pembangunan pariwisata kerakyatan memerlukan dukungan dan keterlibatan dari semua pihak, terutama masyarakat sekitar. Masyarakat diharapkan berperan aktif sebagai pelaku usaha pariwisata dengan mengembangkan potensi sumber daya yang mereka miliki. Yang paling utama adalah membangun kesadaran dan kepercayaan diri pada setiap individu sebagai pelaku usaha pariwisata.
Menurutnya, identitas atau ciri khas pariwisata kerakyatan terletak pada keaslian suatu wilayah, seperti budaya, adat istiadat, kuliner, dan kerajinan tangan yang dimiliki oleh warga sekitar.
Hal ini disebabkan oleh pergeseran pola preferensi wisatawan lokal maupun mancanegara saat ini, yang cenderung mencari suasana damai, aman, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan kehidupan sosial kemasyarakatan warga setempat.
“Yang dijual adalah pengelolaan pariwisata kerakyatan yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal, dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya serta kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari warga sekitar,” seraya menambahkan, keterlibatan warga sekitar memiliki peran strategis dalam mengembangkan usaha pariwisata kerakyatan. Masyarakat harus peka dan terus berinovasi dalam membaca peluang bisnis pariwisata, katanya.
Pola ini telah diterapkan oleh warga sekitar. Hingga saat ini, usaha yang dijalankan warga sekitar cukup berhasil. Dari beragam usaha yang dijalankan, kini telah membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar, umumnya di Provinsi NTB.
Usaha yang dilaksanakan juga dilakukan secara mandiri. Pemerintah (Pemda Lombok Timur, red) hanya memfasilitasi sesuai kewenangan yang dimiliki Pemkab Lotim.
Hal senada disampaikan oleh Kabid PSDP Dinas Pariwisata Lombok Timur, Rasyid Ridho, yang menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata kerakyatan.
Selain itu, yang tidak kalah penting adalah keamanan serta rasa aman dan nyaman terkait aktivitas pariwisata. Terutama terhadap wisatawan yang datang, mereka harus disambut dengan ramah layaknya tamu, sehingga setiap wisatawan yang berkunjung merasa betah dan ingin kembali. Intinya, wisatawan disambut dan dilayani dengan baik.
Sebab, katanya, usaha pariwisata tidak mungkin bisa berjalan dan berhasil tanpa dukungan dari segala aspek.
Selain kesiapan sarana dan prasarana pendukung, pemerintah juga menyiapkan aspek pendukung yang menjadi kewenangan pemerintah, seperti regulasi dan aturan pelaksanaan pendukung lainnya. Ini, katanya, sangat penting guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari.
Pun sebaliknya, masyarakat harus mempersiapkan diri untuk menangkap peluang usaha pariwisata nantinya, agar tidak hanya menjadi penonton di tempat sendiri.
Sementara itu, Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliliddin, menyatakan bahwa untuk mengembangkan pariwisata, media massa memiliki peran strategis dalam mempublikasikan dan mempromosikan potensi pariwisata kerakyatan Brang Ene maupun destinasi pariwisata lainnya yang ada di KSB kepada publik. “Tanpa promosi, tidak mungkin dikenal oleh wisatawan dan masyarakat luas,” pungkasnya.(IM)
COMMENTS