SUMBAWA- Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumbawa Sry Wahyuni menyoroti penyerapan anggaran dan sejumlah isu strategis lainnya.
Disampaikan, hingga saat ini, serapan anggaran 2024 baru mencapai 37,82%, menyisakan dana sebesar Rp5 miliar.
“Kami menilai angka tersebut mencerminkan kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang perlu dievaluasi lebih mendalam untuk perencanaan 2025,” katanya dalam paripurna DPRD Sumbawa, Kamis (8/8/24)
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti pengalokasian Rp3,7 miliar untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak berdampak signifikan pada pendapatan daerah. Fraksi PKB menyarankan agar BUMD lebih berfungsi sebagai lokomotif pendapatan asli daerah.
Fraksi PKB juga mengidentifikasi beberapa masalah pelayanan publik di daerah terpencil, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
Mereka menyoroti pembiaran dalam pengerukan sumber daya alam ilegal di wilayah Lantung serta pemasangan papan iklan ilegal yang marak. Isu sosial, seperti fenomena pengemis badut di persimpangan dan kurangnya data dasar di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, juga menjadi perhatian utama yang memerlukan tanggapan serius dari pemerintah daerah. (IM)
COMMENTS