Sumbawa Besar, 25 November 2025 – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah Daerah terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna Ke-IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin malam.
Dalam penyampaiannya, Bupati H. Jarot menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan di tengah keterbatasan fiskal akibat berkurangnya alokasi transfer pusat, tantangan yang juga dialami banyak daerah. Karena itu, Pemerintah Daerah bersama DPRD merumuskan strategi penganggaran yang menitikberatkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pemutakhiran data pajak dan retribusi.
Di sisi belanja, Pemerintah Daerah memastikan pemenuhan belanja wajib seperti gaji dan tunjangan ASN, kebutuhan operasional, serta sejumlah belanja prioritas seperti UHC, jaminan kecelakaan dan kematian, asuransi aset, pelayanan dasar, layanan terpadu, operasional kecamatan/kelurahan, dan penanganan bencana. Belanja prioritas ini sekaligus mendukung readiness criteria untuk Program Strategis Nasional, Program Sumbawa Hijau Lestari, serta upaya penurunan kemiskinan.
Meski demikian, H. Jarot mengakui masih terdapat program, terutama infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pertanian, hingga peternakan yang belum dapat terakomodasi akibat terbatasnya ruang fiskal. Untuk memperkuat kapasitas fiskal, pemerintah akan meningkatkan komunikasi dengan kementerian/lembaga agar mendapat dukungan APBN lebih besar, serta mendorong kerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta melalui program CSR.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Sumbawa bersama TAPD telah merampungkan pembahasan dan menyetujui total Rancangan APBD 2026 sebesar Rp1,895 triliun. Postur anggaran 2026 menunjukkan koreksi signifikan dibanding 2025, di mana pendapatan daerah turun 22,82% dari Rp2,45 triliun menjadi Rp1,895 triliun akibat penyesuaian transfer pusat. Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,918 triliun, turun 21,79% dari tahun sebelumnya. Selisih pendapatan dan belanja menghasilkan defisit Rp22,99 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto.
APBD 2026 mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan” dengan empat prioritas utama, yaitu peningkatan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan ekonomi inovatif-inklusif, serta percepatan penurunan kemiskinan.
Banggar DPRD juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain peningkatan PAD minimal 10%, percepatan pemeliharaan ruas jalan rusak, penyelesaian penuh pembangunan RSUD Sumbawa di Sering pada 2026, optimalisasi pasar daerah seperti Pasar Utan, serta peningkatan kontribusi perusahaan tambang bagi penciptaan lapangan kerja dan program sosial. (IM)
COMMENTS