SUMBAWA – Kepala Desa Lenangguar, Syahruddin, tampil tegas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Sumbawa bersama Bulog Cabang Sumbawa dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, Selasa (15/4). Dalam forum itu, ia menyoroti persoalan harga jagung yang selalu “liar” di lapangan, dan meminta pemerintah bersikap tegas.
Syahruddin menegaskan bahwa jika pemerintah tidak mampu mengendalikan harga jagung sesuai ketetapan, maka sebaiknya program penanaman jagung dihentikan saja. Biar para pengusaha yang sudah bangun gudang di Sumbawa rugi semua.
“Setiap tahun persoalan ini terus berulang. Harga jagung di lapangan tidak terkendali, seenaknya. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, saya minta pemerintah umumkan saja bahwa tahun depan tidak usah tanam jagung. Biar mereka (pemilik gudang) rugi semua. Jangan mereka mau enaknya saja” tegas Syahruddin.
Ia juga membandingkan dengan skema pembelian gabah yang dilakukan Bulog, di mana padi dibeli dengan harga Rp6.500 per kilogram dan didampingi Babinsa. Namun, kendala tetap ada seperti keterbatasan armada dan alat timbang. Untuk jagung, yang telah ditetapkan seharga Rp5.500 per kilogram, justru lebih parah karena harga di lapangan tidak sesuai dan kurang pengawasan.
Keluhan itu diamini perwakilan pengusaha corn dryer yang mengakui adanya kendala sistemik, termasuk praktik penjualan dengan “bendera” yang justru diciptakan oleh masyarakat sendiri. Ia menyebut kapasitas gudang jagung di Kabupaten Sumbawa tak lebih dari 100 ribu ton.
Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Sumbawa, Zuhri Hanafi, mengungkapkan bahwa penugasan penyerapaan jagung kepada Bulog baru dimulai tahun 2024. Namun saat ini terdapat 26 ribu ton jagung yang belum terjual, meski sudah dilelang.
“Kami sudah bersurat ke Bapanas dan Kanwil untuk mendapat izin penjualan langsung, tapi belum disetujui,” ujarnya.
Mewakili Kapolres Sumbawa, Kasat Intel Iptu L. Eka Prahardian menyatakan pihaknya telah melakukan monitoring di lapangan, memastikan tidak ada permainan harga, serta menyarankan Bulog untuk aktif berkoordinasi dengan Polsek dalam pengawasan pembelian jagung.
Dari sisi teknis, Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Zulkifli, menyebut tera ulang alat timbang dilakukan setahun sekali menjelang panen, namun belum ada alat khusus untuk mengukur kadar air jagung secara merata.
Komisi II DPRD Sumbawa melalui Sekretarisnya, Zohran, merekomendasikan agar Bulog segera mengosongkan stok jagung pembelian 2024, menyerap jagung sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta bekerjasama dengan pengusaha corn dryer dan UMKM untuk membuka ruang lebih luas bagi petani lokal.
Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Zulkifli mengungkapkan, melakukan tera terhadap alat timbangan di Kabupaten Sumbawa sekali setahun. Tetapi pengawasan kapanpun bisa lakukan.
“(Tera) Ini selalu kita lakukan menjelang musim panen,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, saat ini belum memiliki alat tera untuk mengukur alat ukur kadar air. Sehingga dapat melakukan pengukuran terhadap alat ukur KA di pengusaha, agar terdapat keseragaman.
Diungkapkan, Pemda juga melakukan Tanda daftar gudang di Kabupaten Sumbawa. Dan dari hasil pendataan, terdapat 43 pengusaha dengan kapasitas sekitar 200 ribu ton.
Sekretaris komisi II, Zohran, dalam menyampaikan rekomendasi, meminta bulog Sumbawa segera mengosongkan stok jagung dari hasil pembelian 2024 melalui penjualan langsung lewat mekanisme bulog sendiri. Meminta bulog segera melakukan serapan jagung sesuai HPP dengan harga 5.500 pwr kilogram, Eny quality.
Kemudian, meminta agar bulog mendapatkan kouta tambahan dalam menyerap jagung. Memberi peluang dan ruang kepada pengusaha, UMKM dan petani. Serta meminta bolug kerjasama dengan corndryer untuk pembelian jagung. (IM)
COMMENTS