Bupati Sampaikan LKPJ Tahun 2024 Terakhir ke Dewan

SUMBAWA BARAT,intanmedia.com- Bupati Sumbawa Barat H.W Musyafirin sampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2024 pada rapat purna dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat.
Penyampaian LKPJ tahun 2024 merupakan yang terakhir bupati dua periode ini, akan segera memasuki berakhir masa jabatan dilaksanakan di ruang sidang rapat utama DPRD Jumat (31/1) kemarin dipimpin ketua dewan Kamaruddin Umar.
Dalam keterangannya bupati dua periode yang berpasangan dengan wakil bupati Fud Syaifuddin, menyampaikan terimakasih kepada anggota DPRD selama pemerintahannya telah terbangun kemitraan yang baik antara kedua lembaga pemerintahan ini. Sehingga capaian pembangunan semua sektor yang direncanakan selama pemerintahannya dirasakan manfaat yang diperuntukan kesejahteraan bagi masyarakat KSB. Utamanya pemenuhan infrastruktur dasar. Diantaranya infrastruktur jalan telah terukur tingkat kemantapan. Pun kebutuhan infrastruktur lain yang dibiayai Pemda Sumbawa Barat, pemerintah pusat maupun pihak swasta. Diantaranya dua bendungan besar, bintang bano dan tiu suntuk, bandara kiantar.
Tujuannya, guna pemenuhan pendekatan layanan dan membuka akses seluas-luasnya mendukung peningkatan ekonomi menuju masyarakat sejahtera yang diharapkan semua pihak.
Meski demikian, bupat tidak memungkiri, selama pemerintahannya. Masih terdapat kekurangan dan kebijakan yang digulirkan belum mampu memuaskan keinginan diharapkan masyarakat. Utamanya, masyarakat yang terkena ganti rugi untuk pembangunan, infrastruktur jalan sejumlah wilayah, pembangunan bandara kiantar dan lahan pembangunan pabrik smelter dan sejumlah fasilitas publik selama pemerintahannya.
Dimana katanya, ganti rugi lahan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil penilaian tim indepan yang ditetapkan pemerintah pusat atau tim aperisal.
Dan dalam penentuan harga ganti rugi llahan tidak terlibat. Pemda KSB membayar sesuai hasil penilaian tim apresal. Tidak ada pembayaran ganti rugi di bawah hasil penilaian tim apresal. Pun pembayarannya langsung kepada pemilik. Tidak ada ruang pemerintah memainkan harga ganti rugi lahan.
Kendari demikian H.Firin menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang telah mendukung pemenuhan fasilitas publik.
Dan dia berharap proses pembangunan yang belum dipenuhi selama pemerintahannya, dilanjutkan pemerintahan selanjutnya. Pun program yang dijalankan, ditingkatkan pemerintahan selanjutnya. Program bantuan petani, nelayan pelaku UMKM dan program bantuan beasiswa kedokteran. Harapannya pondasi peningkatan kualitas manusia segala aspek terwuju untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat KSB ke depan semakin meningkat.
Menanggapi penyampaian LKPJ bupati tahun 2024 anggota DPRD Andi Laweng mengaku, secara umum selama pemerintahannya cukup banyak prestasi pembangunan yang dicapai memenuhi kebutuhan masyarakat. Diantaranya, program Bariri yang mencakup sejumlah program bantuan kepada masyarakat.
Meski demikian kata politisi tiga periode menjabat anggota DPRD Sumbawa Barat ini bukan bearti pemerintahan H. Firin ada kekurangannya. Seperti halnya penurunan angka kemiskinan relatif kurang.
Hal ini mesti menjadi perhatian bersama dengan pemerintahan selanjutnya. Pun program Bariri agar dilanjutkan pemerintahan selanjutnya. Namun skemanya ditinjau kembali. Utamanya, kewajiban menabung hingga 150 persen dari nilai bantuan. Kebijakan baik ini, justeru sebaliknya menjadi beban penerima. Dewan berharap,,jangan lagi ada program bantuan membankan rakyat sendiri seperti yang digulirkan pemerintahan Bupati H. W Musyafirin berpasangan dengan Wakil Bupati Fud Syaifuddin selama dua periode.(IM)