SUMBAWA- Bupati Sumbawa melalui Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany menyampaikan Penjelasan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa baru-baru ini memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah aktif memulai pembahasan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
an terhadap Ranperda Kabupaten Sumbawa tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (7/8/24).
Dalam penjelasann tertulis tersebut bupati menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2025 adalah “Mempercepat Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan yang Berdaya Saing.” Sasaran pembangunan mencakup pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sebesar 4,9%, tingkat pengangguran terbuka 2,63%, rasio gini 0,322, Indeks Pembangunan Manusia 73,18, dan tingkat kemiskinan 13,66%.
Rancangan APBD 2025 diarahkan untuk mencapai prioritas pembangunan utama, meliputi peningkatan kemantapan jalan, perencanaan dan penataan ruang perkotaan, rehabilitasi drainase dan pengairan, serta pengawasan pencemaran lingkungan. Selain itu, terdapat fokus pada penataan kawasan kumuh, penyediaan sarana sanitasi dan air bersih, pengembangan usaha ekonomi rakyat, dan optimalisasi penanggulangan kemiskinan.
Rancangan APBD 2025 mencatat total pendapatan daerah sebesar Rp2,05 triliun, mengalami peningkatan 1,33% dari tahun sebelumnya. Belanja daerah juga dialokasikan sebesar Rp2,05 triliun, meningkat 2,92% dari tahun sebelumnya. Meskipun terdapat defisit anggaran sebesar Rp1,30 miliar, pembiayaan daerah direncanakan mencapai Rp1,30 miliar untuk menutup defisit dan mencapai keseimbangan anggaran.
Penjelasan ini diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat dan pimpinan daerah yang telah berkontribusi dalam menciptakan suasana kondusif. Diharapkan pembahasan rancangan Perda APBD dapat dilanjutkan hingga mencapai persetujuan bersama sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. (IM)
COMMENTS