SUMBAWA- Keberadaan para guru yang mengabdikan diri di wilayah terpencil namun kurang diperhatikan pemerintah menjadi perhatian Fraksi Demokrat DRPD Sumbawa. Dalam siding paripurna yang digelar 31 Juli 2024, fraksi Demokrat memberikan catatan khusu kepada Bupati Sumbawa terkait persoalan tersebut.
Melalui juru bicara fraksi, Sri Wahyuni, Fraksi Demokrat mempertanyakan diberhentikannya penyaluran tunjangan daerah bagi guru honorer yang bertugas di wilayah terpencil sejaka tahun 2019 lalu. Misalnya terhadap para guru honorer yang bertugas di pondok pesantren di Pulau Medang Kecematan Labuhan Badas ataupun di daerah terpencil lainnya.
“Kami ingin dengar jawaban penjelasan bupati terkait alas an pemberhentian penyaluran tunjangan daerah ini,” katanya.
Fraksi Demokrat berharap kepada Pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan guru/tenaga pendidik tersebut. Sehingga mereka merasa dipandang dan dihargai setiap jasanya. Fraksi Demokrat berharap agar pemda mempertimbangkan kembali tunjangan daerah terpencil untuk tenaga guru di Pulau Medang dan daerah terpencil lannya dapat disalurkan kembali.
Keberadaan para guru khususnya di daerah terpecil biasanya perannya justru melebih para guru yang telah menjadi PNS. Biasanya mereka justru lebih disiplin. baik dalam memberikan meteri ajar maupun dalam Tingkat kehadiran di sekolah.
“Kami harap pemda bisa mempertimbangkannya kembali. Agar tunjangan daerah yang sebelumnya pernah diberikan bisa kembali ada dan tersalurkan,” katanya. (IM)
COMMENTS