HomePemerintahan

Ini Klarifikasi RSUD soal Keluhan Nurdin Ranggabarani

Ini Klarifikasi RSUD soal Keluhan Nurdin Ranggabarani

Sementara, Suara Nurdin Ranggabarani Tertinggi di Sumbawa dan Sumbawa Barat
Nurdin Ranggabarani, Fenomena Pulau Sumbawa Bersatu
Bursa DPD, Hanya Nurdin Ranggabarani yang ber-KTP dan berdomisili di Pulau Sumbawa

SUMBAWA- Kabid Pelayanan RSUD Nafrity Rachman Alamudy memberikan klarifikasi soal keluhan keluarga pasien, yang kebutulan mantan Pimpinan DRPD Sumbawa Nurdin Ranggabarani.

Menurutnya, setelah mendengar informasi tersebut, ia langsung mengklarifikasi orang-orang pelayanan baik dokter IGD maupun perawat yang piket pada Jumat malam dan Sabtu pagi,untuk dimintai keterangan satu persatu. Bahkan kepala instalasi untuk membahas satu persatu terkait poin-poin keluhan tersebut.

“Setelah beberapa hal, saya simpulkan, mungkin itu terjadi Miss komunikasi,” katanya dalam rapat kerja bersama DPRD Sumbawa, Senin (24/6/24).

Dikatakan, pada awal yang bersangkutan membawa pasien (bapaknya) ke UGD, pihak RS sudah memberikan penanganan optimal.
Petugas langsung menjemput dari mobilnya kemudian membawa pasien ke Triase untuk dinilai kegawatdaruratannya dan itu langsung ditangani oleh dokter IGD yang piket pada saat malam Sabtu itu. Kemudian pada saat ditanya langsung diberitahukan ada keluhan sesak, dan itu terlihat dengan saturasi 94.

Kemudian karena ada keluhan sesak, lanjutnya, pasien kemudian dinilai untuk masuk ke ruang P1(penilaian Triase zona merah sehingga pasien harus segera ditangani karena sudah mengancam jiwa dan diperlukan resusitasi).

Hari itu memang katanya ruang P1 ada 4 pasien, ada extra memang pasien di P1 pada saat itu. Sedangkan P2 ada 3 pasien dan 1 tempat tidur yang kosong. Kondisi saat itu menurutnya memang UGD dalam kondisi ramai. Kemudian Pasien tersebut langsung ditangani. Dengan adanya tekanan darah yang tinggi sekitar 224/100 sekian sehingga segera diberikan tindakan untuk menstabilkan kondisinya.

Setelah kondisi stabil, masih kata Nafrity, selanjutnya dilakukan pengecekan laboratorium, Rontgen, sehingga saat keluar hasil maka dokter IGD melaporkan ke DPJP (dokter penanggungjawab pasien) paru. Bahwa hasil lab mengarah ke Paru. Saat dikonsulkan kondisinya, maka DPJP mengkonsultasikan ke DPJP Jantung. karena yang bersangkutan ada riwayat hipertensi yang dicurigai sebagai potensi emergency.

Kemudian saat dikoordinasikan, lanjutnya, disitu sudah ada keputusan dari kedua DPJP. Karena DPJP pertama adalah paru, maka ditentukan lah pasien harus rawat inap dengan kondisi tersebut.

Disinilah menurutnya mulai terjadi miss komunikasi. Dokter IGD menyampaikan langsung bahwa pasien ini harus dirawatinapkan ke zaal paru. Namun saat itu dokter lupa menjelaskan bahwa semua pasien paru harus dirawat di RS Sering.

Kemudian lanjutnya, karena kelas Bpjs pasien adalah kelas 3 PBI, kemudian dipikir bahwa yang bersangkutan (NR) adalah orang yang dikenal (mantan pejabat), akhirnya dokter IGD menginformasikan bahwa demi kenyamanan ia sedikit mengarahkan ke kelas VIP. Hanya memang tidak ditanggung oleh BPJS karena kelas 3. Karena katanya, sesuai aturan BPJS yang terbaru Permenkes Nomor 3 Tahun 2023, ada ketentuan kelas BPJS PBI atau kelas 3 mandiri itu tidak diperbolehkan untuk naik kelas satu tingkat di atasnya. Kecuali jika kondisi kelas 3 tersebut full.

“Nah ini yang menjadi pertanyaan saya saat itu ke teman-teman. Karena memang saya lihat di media itu ada pernyataan yang menyatakan karena full jadi diarahkan ke Sering. Padahal dari kesaksian dokter kami dan perawat yang berada di situ, tidak pernah menyampaikan kalau kondisi ruangan itu full. Cuma langsung diarahkan ke administrasi di depan karena itu yang akan menjelaskan lebih detail lagi,”jelasnya.

Di situ dijelaskan, bahwa kelas BPJS pasien PBI kelas 3 dan pasien paru jadi harus dirawat inap di Zal Paru, Sering. Karena itu aturan dan perintahnya DPJP.

“Karena beliau Langsung bilang tidak mau ke Sering, akhirnya bagian administrasj mengarahkan beliau kembali ke dokternya untuk menjelaskan hal itu. Beliau sampaikan ke dokter gak mau di Sering karena traumatik,” ujarnya.

Akhirnya karena pernyataan tersebut, dokter menginformasikan bahwa dia akan menginformasikan ke DPJP Paru apakah pasien ini bisa dirawat di Zaal dalam. Kondisi Zaal dalam saat itu memang tidak full, dan menurutnya tidak ada pernyataan yang mengatakan full. Oleh dokter paru saat itu kemudian mengizinkan pasien dirawat di Zaal dalam selama ada ruangan.

Sebelum konsul ke DPJP, yang bersangkutan katanya akan membawa pasien pulang ke rumah, jika tidak bisa dirawat di RS induk. Mendengar hal itu, dokter kemudian memberikan penjelasan akibat ketika memaksa membawa pulang pasien. Risikonya sangat tinggi karena kondisi pasien masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. Bahkan bukan hanya kondisi pasien yang berisko, tapi ditakutkan kesulitan dalam administrasinya. Karena ketika pasien minta pulang paksa maka disaat dia kembali dengan kondisi yang sama, maka dia tidak akan bisa dilayani dengan BPJS.

“Itu yang disebut oleh beliau dengan ancaman. Dan tidak ada pernyataan blacklist tapi BPJS tidak bisa digunakan kembali. Kemudian ada kenal pejabat baru naik kelas, itu tidak diakui ada pernyataan tersebut,” imbuhnya.

Sebelumnya, Nurdin Ranggabarani dalam tulisannya yang dimuat di laman Facebook nya menuliskan “MAAFKAN ANAKMU BAPAK, TIDAK PUNYA KENALAN PEJABAT”

Dia menceritakan kronologi ia membawa orang tuanya ke RSUD Kabupaten Sumbawa.
Dia menceritakan awalnya sangat senang, karena begitu turun dari kendaraan, bapaknya langsung mendapat penanganan. Dipasangkan oksigen, ditensi, yang mencapai 226/102. Diberi obat penenang, dikasi amlodipin, dan tekanan darahnya pun berangsur turun. Walau belum benar-benar stabil. Dia mengapresiasi kecekatan penanganan, yang menurutnya cukup profesional.

Ia kemudian diminta untuk mendaftar di front office. Menyerahkan KTP dan memperlihatkan kepersertaan BPJS bapaknya kepada petugas.

Petugas piket dan dokter jaga mulai bergantian menjelaskan bahwa pasien harus diopname. Yang akan ditempatkan di RS Sering.

Mengingat di Sering belum tersedia berbagai layanan, seperti Laboratorium, Rontgen, dll. Sementara bapaknya didiagnosis mengidap penyakit paru, ia pun minta agar dapat dirawat di kamar mana saja, asalkan di RSUD Sumbawa (induk), bukan di Sering. Namun dengan alasan seluruh kamar dan tempat tidur penuh, ia dipaksa agar bersedia menandatangani tempat perawatan di Sering. Atau melepas BPJS menjadi pasien mandiri, agar bisa dirawat di RSUD induk. Ia bertahan, dan apabila dipaksa, maka ia lebih memilih membawa pulang.

“Sdr tahu konsekwensinya? Dengan nada mengancam, dokter tersebut menjelaskan, bhw kalau saya membawa pulang, maka pasien tsb akan diblacklist, BPJS nya akan kami tolak dan tdk berlaku, pasien tsb tdk boleh berobat di sini lagi. Saya sungguh teramat kaget mendengar penjelasan Pak Dokter muda ini,” tulisnya lagi.

Salah seorang petugas katanya menghampirinya, memberi saran, bahwa perawatan bisa saja dilakukan di RS induk, bahkan bila perlu naik kelas ke kamar VIP, seperti yang sering mereka lakukan, asalkan mengenal dan minta tolong kepada para pejabat RS atau pejabat daerah.

” Apakah sdr punya kenalan pejabat atau anggota DPRD di daerah ini,” Tanya petugas tersebut.
Ia menjawab tidak punya kenalan pejabat RS apalagi pejabat daerah dan DPR.
“Kalau tidak punya kenalan pejabat, maka ikuti aturan kami, sdr jgn keras kepala,” sergah petugas tsb.

Ia tetap meminta tempat perawatan dimana pun asalkan di RS induk. Mereka pun berembuk, singkat cerita, merema mengizinkan di Zaal Penyakit Dalam, padahal semula dikatakan full.
Ia merasa tambah dipermainkan, ketika masuk ke Zaal Dalam, ternyata ruangan tersebut banyak yang kosong. (IM)

Spread the love

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!