SUMBAWA BARAT,intanmedia.com-Bupati Sumbawa Barat H. W Musyafirin diusulkan mendapat tanda kehormatan Satyalencana Wira Karya program bangga kencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN) RI Tahun 2024
Penghargaan tertinggi individu yang berikan oleh Presiden Republik indonesia tersebut. Karena Bupati Sumbawa Barat dinilai berhasil mempercepat penurunan stunting melalui program posyandu keluarga gotong royong dan gerakan Keluarga Bahagia Bebas Stunting (Kebas Stunting).
Tindak lanjut usulan tersebut tim sekretariat militer presiden untuk melakukan verifikasi lapangan. Kedatangan tim ke bumi gotong royong diterima di pendopo bupati di Taliwang.
Dalam pemaparannya dihadapan tim verifikasi Bupati Sumbawa Barat menjelaskan, Selama pemerintahannya telah melakukan sejumlah terobosan mempercepat penurunan stunting.
Langkah yang ditempuh dan ke depan terus ditingkatkan. Meningkatkan lingkungan masyarakat yang sehat. Dimana kata bupati, sejak tahun 2015 KSB mengalami kasus penyakit berbasis lingkungan yang tinggi. Karena c desa yang telah Tubabas masih rendah dan tingginya prevalensi stunting.
Dari kasus itu, tahun 2016 Pemda Sumbawa Barat mengambil kebijakan strategis dengan pelibat masyarakat secara umum. Pelibatan masyarakat dengan nilai gotong royong dijadikan sebagai nilainilai.
Dimana katanya instrumen dan roh pembangunan itu, selanjutnya diatur secara khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong. Kemudian dirubah menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang PDPGR. Dalam Perda itu, Agen Gotong Royong (AGR) direkrut menjadi motor penggerak gotong royong dalam menuntaskan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk percepatan penurunan stunting. AGR yang direkrut mencapai 700 orang, tersebar pada 228 posyandu gotong royong dan peliuk. Dalam pelaksanaannya AGR dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta seluruh Aparatur Sipil Negara.
Dengan semangat gotong royong yang dibangun, 100 hari pertama kerja periode pertama pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin berhasil menjadi daerah yang Open Defecation Free (ODF).
Dengan diterapkannya kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat dan elemen terkait lainnya, angka penyakit berbasis lingkungan mengalami penurunan cukup signifikan. Hingga prevelensi angka stunting bisa ditekan hingga 10,50 persen.
Untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan itu, sebagaimana diatur dalam Perda gotong royong tersebut, pemerintah membuka pelayanan pengaduan langsung melalui forum Layanan Setara Inklusif (Yasinan) yang dilaksanakan setiap malam Jumat, forum ini sudah berjalan selama sembilan tahun. Setelah sholat Magrib dan yasinan, dilanjutkan dengan layanan dan aduan masyarakat secara langsung kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Forum ini membawa KSB mendapat penghargaan sebagai Juara 1 pada ajang World innovation Spotlight Award Open Government Partnership (OGP) di Korea. Dan sebagai delegasi Indonesia pada Ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OGP Global Summit di Tallin Estonia. Intinya kebijakan yang digulirkan melalui program PDPGR, guna mendorong pelaksanaan pemerintahan yang terbukaterbuka, untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.
Tidak berhenti dengan satu terobosan upaya mempercepat penurunan stunting pemerintah memperkarsai inoveasi baru yaitu, Gerakan Keluarga Bahagia Bebas Stunting (Kebas Stunting), diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022. Program ini fokus terhadap tiga pilar pendekatan yakni pilar pencegahan, pilar penanganan dan pilar mempertahankan angka penurunan stunting.
Kepala Biro Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) Laksma TNI I Bayu Trikuncoro dalam sambutannya menjelaskan, usulan penghargaan yang dilakukan verifikasi lapangan, merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia, atas dasar negara menghendaki atau negara menyetujui. Karena GTK merupakan wewenang Presiden yang diberikan sekali seumur hidup. Spesialnya, tanda jasa yang diperoleh tidak mungkin double, jadi ada beberapa aspek yang menjadi penilaian.
Dalam hal penilaian, bupati sumbawa Barat yang diusul sebagai penerima tanda kehormatan sudah lolos uji verifikasi dari empat lembaga. Yakni Badan Inteligen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejangsaan Agung (Kejagung) RI. Dalam penilaian terdapat lima komponen yang dinilai. Diantaranya, orisinalitas, kemanfaatan, manajemen risiko dan kolaborasi serta kelengkapan data.
Di tempat yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN RI, Niken Akhirini berharap agar semua pencapaian dan prestasi yang telah dilakukan Pemda Sumbawa Barat, terus bermanfaat untuk masyarakat.
Setelah mendapat penjelasan, tim verifikasi Setmilpres melakukan pendalaman terhadap inovasi-inovasi yang disampaikan bupati. Dan pendukung lainnya atas usulan tersebut tim verifikasi, melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan di Posyandu gotong royong mawar putih, Desa Kalimantong Kecamatan Brang Ene dan Posyandu gotong royong olat nuri II Desa Goa Kecamatan Jereweh.
Hadir dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Lalu Makripuddin, Sekretaris Daerah KSB, H. Amar Nurmansyah, Asisten I, II, dan III Sekretariat Daerah KSB, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah KSB, Perwakilan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, Perwakilan Yayasan Care Peduli sebagai mitra strategis PT. AMMAN dan tim pendamping keluarga, serta sejumlah sasaran penerima manfaat.(IM)
COMMENTS