HomePemerintahan

Wabup Atensi Pencegahan Korupsi pada Semua Lini

Wabup Atensi Pencegahan Korupsi pada Semua Lini

Buka Lomba Senam P5, Wabup : Salah Satu Cara Menciptakan Generasi Sehat dan Berkualitas
Wabup : Pemda Terus Berkomitmen Perjuangkan Nasib GTT
Wabup Berikan Penghargaan kepada Pihak yang Terlibat dalam Bazar dan Pameran UMKM

SUMBAWA- Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd., membuka Kuliah Umum dengan tema “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Kabupaten Sumbawa, Senin (23/1).

Hadir sebagai pemateri dalam kuliah umum tersebut Guru Besar Universitas Krisnadwipayana Jakarta, Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Wabup dalam sambutannya mengapresiasi kedatangan Prof. Latif sekaligus menjadi pemateri.

“Dengan ini, kita harapkan mendapatkan suntikan wawasan dan spirit baru dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di unit kerja kita masing-masing sekaligus kita bisa mengikuti jejak daerah-daerah lain yang telah mendapat progres tinggi dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi,”kata Wabup.

Disampaikannya, tentu ini merupakan langkah strategis dalam membangun komitmen yang kuat untuk semua aparatur pemerintah dan juga masyarakat dalam memerangi perilaku dan tindakan korupsi khususnya di Kabupaten Sumbawa.

“Pencegahan korupsi harus lebih dikedepankan daripada penindakan,”imbuhnya.

Selanjutnya, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana Jakarta, Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., mengatakan dalam seminar ini dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai mana amanat Konstitusi di dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan, Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan itu katanya, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diharapkan ke depannya dapat mencegah tindakan korupsi dari aspek preventif dan represif yang erat kaitannya dengan penggunaan wewenang oleh pejabat publik yang telah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.

“Dalam Konteks ini, kita bisa menggunakan sarana hukum administrasi maupun melalui sarana hukum pidana khususnya hukum tindak pidana korupsi dalam hal penegakkan hukumnya,” jelasnya.

Disampaikan, hukum administrasi tidak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan tindak pidana korupsi, karena hukum Administrasi memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). (IM)

Spread the love

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: