HomeOpini

Strategi APBD Menghadapi Peluang dan Tantangan Dalam Pembangunan Daerah Sumbawa Barat

Strategi APBD Menghadapi Peluang dan Tantangan Dalam Pembangunan Daerah Sumbawa Barat

Dampak Money Politik Bagi Masyarakat
SINERGI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH DI MASA COVID-19
Belajar dari ETHIOPIA

1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kabupaten Sumbawa Barat terbentuk pada masa reformasi yang memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Meski berusia muda, Kabupaten Sumbawa Barat tidak kalah dengan kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam capaian pembangunan.
Dengan modal-modal pembangunan yang dimiliki, seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kapasitas fiskalnya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan perbaikan di berbagai bidang, bahkan menjadi prestasi yang membanggakan, antara lain:
1) Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan setiap tahun, sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 persentase jumlah penduduk miskin turun 16.50% menjadi 13.34% atau turun 3.16%.
2) Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020 tertinggi di antara semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 71.63 poin dan termasuk kategori tinggi secara nasional (60-<70). IPM Kabupaten Sumbawa Barat masih lebih tinggi dari IPM Provinsi NTB sebesar 68.25 poin. IPM menggambarkan tiga dimensi pembangunan yaitu kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan standar hidup layak. 3) Sumbawa Barat menjadi satu-satunya daerah di Provinsi NTB yang telah menuntaskan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 4) Sumbawa Barat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan menjaminkan kepesertaan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. 5) Sumbawa Barat secara konsisten tetap memenuhi ketentuan alokasi belanja-belanja wajib (mandatory), seperti 20% untuk belanja fungsi pendidikan, 10% diluar belanja gaji untuk urusan kesehatan, 10% belanja Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil non earmarked untuk Alokasi Dana Desa (ADD), 25% Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur. 6) Sejak tahun 2014 hingga 2021 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai Kabupaten Sumbawa Barat harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan adaptasi terhadap lingkungan eksternal, seperti kondisi perekonomian nasional yang cenderung melemah serta perkembangan pandemi Covid-19 yang tidak menentu dan lingkungan internal seperti munculnya magnet-magnet perekonomian baru dan adanya sumberdaya baru yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. B. Identifikasi Masalah 1) Bagaimana APBD yang cenderung menurun dapat digerakkan sebagai alat/instrumen dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah. 2) Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada arah kinerja pembangunan Sumbawa Barat. 3) Bagaimana memanfaatkan peluang dan tantangan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat 2. ANALISIS DAN STRATEGI A. Peluang dan Optimisme Baru Kabupaten Sumbawa Barat memiliki peluang baru dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, berupa: 1) Pembangunan bandara di Desa Kiantar Kecamatan Poto Tano yang akan mengungkit sektor pariwisata terutama di sepanjang pantai barat mulai dari Kertasari hingga gugusan pulau-pulau Gili Balu yang akan menjadi destinasi wisata kelas dunia. 2) Pembangunan smelter dan industri turunannya di kawasan tambang Desa Benete Kecamatan Maluk yang diharapkan dapat menghasilkan efek rambatan berupa peluang lapangan kerja dan kebutuhan logistik kawasan industri yang bisa disediakan oleh pengusaha lokal. 3) Pembangunan Bendungan Bintang Bano di Kecamatan Brang Rea dan Bendungan Tiu Suntuk di Kecamatan Brang Ene yang akan mampu mengairi jaringan irigasi sepanjang tahun di sebagian besar wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. B. Tantangan berat yang harus dihadapi Selain memiliki peluang-peluang baru, Kabupaten Sumbawa Barat juga menghadapi tantangan-tantangan berat sebagai akibat perkembangan keadaan dari lingkungan eksternal, berupa: 1) Pandemi Covid-19 Sejak muncul pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Hingga saat ini belum diketahui kapan dan bagaimana cara mengatasi pandemi ini. Tidak hanya berdampak bagi kesehatan seperti jumlah pasien yang harus dirawat di fasilitas kesehatan hingga kematian, pandemi ini juga menyebabkan terpuruknya perekonomian global, nasional dan sudah tentu perekonomian daerah.Pandemi ini sudah jelas menekan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. 2) Kemampuan keuangan daerah yang semakin menurun disertai ketidakpastian APBD Sumbawa Barat pernah mencapai Rp. 1.579.365.355.670 pada tahun 2017, namun pada tahun 2021 APBD Sumbawa Barat mencapai Rp. 957.523.774.656 yang menggambarkan bahwa Kapasitas Fiskal Sumbawa Barat makin menurun dan disertai ketidakpastian karena tingginya dinamika kebutuhan belanja penanganan pandemi. Pada tahun 2020 telah terjadi perubahan dana transfer karena realokasi dan refocusing anggaran hingga APBD diubah sebanyak 12 kali perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD yang menyebabkan ruang fiskal daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas menjadi terbatas karena sumber daya fiskal daerah difokuskan untuk penanganan Covid-19. C. Strategi Pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat Merespon peluang dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat, diperlukan strategi-strategi sebagai berikut: 1) Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik Aspek tidak kalah penting adalah perlunya menjaga konsistensi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk menjamin dokumen perencanaan yang sudah bagus tidak mengalami distorsi pada tahap pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan selama ini, antara lain: a) Output beberapa program/kegiatan/subkegiatan belum diukur secara kuantitatif sehingga sulit dilakukan penilaian capaiannya dan pengukuran kegiatan berbasis kinerja. b) Kesulitan dalam pengendalian dan analisa dampak kegiatan karena belum sepenuhnya menerapkan standarisasi kegiatan dan harga. c) Masih ada kegiatan yang tidak direncanakan masuk di tahun berjalan melalui mekanisme pergeseran anggaran atau perubahan penjabaran APBD. d) Pemilik program/kegiatan yang belum sepenuhnya mengawasi/mengawal dalam penyusunan RKA/DPA. 2) Pengembangan Strategis Teknis dalam mendorong Perencanaan Pembangunan Daerah Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong program teknis melalui: a) Pengembangan Sektor Pariwisata, dengan adanya daya ungkit Bandara Kiantar Poto Tano. b) Pengembangan Pertanian dan Perikanan, dengan adanya Bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk maka petani dapat memenuhi aktivitasnya dengan menggerakkan tanaman pangan sebagai usaha kultural yang selama ini kesulitan air dapat dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal dan daerah. c)Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintahn Daerah mulai mengidentifikasi kebutuhan usaha dan jasa yang dibutuhkan industri wisata dan smelter serta penyiapan tenaga kerja calon pelaku usaha melalui pelatihan , workshop dan study banding. 3.Kesimpulan Strategi-strategi tersebut diatas membutuhkan usaha dan kerja keras dengan memaksimalkan peran APBD sebagai instrumen untuk membentuk arah kebijakan ekonomi dalam mengimplementasikan peluang pembangunan daerah pada sektor tertentu sebagai prioritas utama di tengah kondisi perekonomian nasional yang cenderung melemah. Pada akhirnya masyarakat ekonomi Sumbawa Barat telah siap memanfaatkan potensi sumber daya daerah yang ada di Bumi Pariri Lema Bariri. Penulis : Nurdi Rahman, SE (Kepala BPKD Kabupatem Sumbawa Barat)

Spread the love

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: