SUMBAWA (28 Juli 2025)– Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap distribusi pupuk demi menjaga kestabilan harga hasil produksi pertanian. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, dalam rapat paripurna DPRD Sumbawa yang digelar belum lama ini.
Pernyataan ini merupakan respons atas masukan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyoroti persoalan kelangkaan pupuk dan naiknya harga hasil produksi petani yang belum sebanding dengan biaya produksi. Menurut Wabup, masukan tersebut sangat konstruktif dan akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Kami sangat menghargai masukan dari Fraksi PKB mengenai pupuk dan stabilitas harga hasil produksi. Pemerintah daerah akan meningkatkan pengawasan distribusi pupuk dengan membentuk Satgas lintas sektor,” ujar Mahmud Abdullah dalam rapat tersebut.
Satgas ini nantinya akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan dinas teknis, untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi berjalan sesuai aturan, serta tepat sasaran. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap tidak ada lagi praktik penyelewengan maupun permainan harga di tingkat distributor.
Selain membentuk Satgas, pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dengan lembaga pusat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pupuk. Langkah ini penting untuk menjamin ketersediaan pasokan pupuk di lapangan, terutama saat musim tanam tiba.
“Kami akan pastikan distribusi tepat sasaran dan harga tetap terkontrol. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan lembaga pusat dan BUMN pupuk agar pasokan bagi petani tidak terganggu,” tegas Wabup. (IM)
COMMENTS