SUMBAWA (17 Juli 2025)– Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat paripurna DPRD Sumbawa yang digelar pada Selasa, 16 Juli 2024. Salah satu isu yang disoroti adalah kelangkaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat.
Dalam tanggapannya, Wabup Ansori menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengambil sejumlah langkah strategis guna mengatasi persoalan tersebut. Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain:
Pengusulan Kuota LPG Berdasarkan Kebutuhan Riil
Pemerintah daerah mengajukan kuota LPG 3 kg berdasarkan data kebutuhan nyata masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
Pengusulan Penambahan Kuota Tahun 2025
Sebagai antisipasi jangka panjang, pemerintah telah mengusulkan penambahan kuota LPG untuk tahun anggaran 2025.
Penambahan Kuota Fakultatif Saat Momentum Tertentu. Kuota tambahan juga diajukan untuk menghadapi libur Hari Besar Nasional (HBN), Hari Besar Keagamaan (HKG), dan kondisi darurat kelangkaan.
Inspeksi Mendadak (Sidak) Jalur Distribusi. Pemerintah telah melakukan sidak terhadap seluruh rantai distribusi LPG 3 kg, mulai dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen, hingga pangkalan. Bahkan, tempat usaha seperti hotel, restoran, dan laundry ikut diawasi guna memastikan gas subsidi tidak disalahgunakan.
Pembentukan Tim Pengawasan LPG 3 Kg
Untuk pengawasan yang lebih sistematis, Pemkab telah membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan LPG 3 kg. Tim ini bertugas melakukan koordinasi lintas sektor, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tata niaga LPG bersubsidi di lapangan.
Wakil Bupati menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
“InsyaAllah dengan pengawasan yang lebih ketat, serta penambahan kuota yang kami usulkan, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram,” ujar Wabup Ansori. (IM)
COMMENTS