SUMBAWA (15 Juli 2025)— Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong agar pembangunan infrastruktur lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan langsung masyarakat, khususnya petani. Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, H. Jabir, S.Pd, dalam sidang paripurna DPRD Sumbawa, Senin (14/7), yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024.
Menurut Fraksi PDIP, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terfokus pada jalan antar-kota. Harus ada prioritas pada jalan usaha tani dan jaringan irigasi yang memadai.
“Kami mengusulkan agar dalam rencana pembangunan 2025–2029 dimasukkan indikator kinerja seperti Irigasi Mantap dan Jalan Usaha Tani Mantap,” kata H. Jabir.
Fraksi PDIP menyoroti data infrastruktur dasar yang menunjukkan masih tingginya angka jalan tidak mantap, yakni sekitar 60 persen. Kondisi ini dinilai sebagai persoalan serius yang berdampak langsung terhadap distribusi logistik, layanan sosial, dan pertumbuhan wilayah.
“Jika akses jalan buruk, maka petani akan kesulitan menjual hasil panen. Anak-anak juga susah ke sekolah. Ini masalah yang harus segera ditangani,” ujarnya.
Sebagai solusi, Fraksi PDIP mendorong penguatan program infrastruktur berbasis desa dan kecamatan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Pembangunan harus menyentuh langsung rakyat di desa, bukan hanya untuk kepentingan makro semata,” tegas H. Jabir.
Fraksi PDIP menyatakan akan terus mengawal pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil, terutama petani yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. (IM)
COMMENTS