SUMBAWA- Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa Muhammad Tayeb dalam Paripurna DPRD Sumbawa, Kamis (8/8/24) meminta penjelasan mendalam dari pemerintah daerah mengenai penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) serta petunjuk teknis dalam proses pengawasan sektor pertambangan.
Fraksi PDIP juga menuntut kejelasan mengenai langkah-langkah konkret pemerintah dalam menangani isu-isu terkait, seperti dominasi tenaga kerja asing, rekrutmen tenaga kerja lokal, dan keterbukaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang.
Mereka menyoroti pentingnya memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan juga dirasakan oleh masyarakat lokal dan menekankan perlunya transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritik lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meminta pemerintah untuk membangun kerangka akuntabilitas publik yang efektif serta mekanisme pengaduan yang handal untuk merespons keluhan terkait dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan pertambangan. (IM)
COMMENTS