Jakarta, 13 Februari 2026 — Komitmen pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa terus diperkuat. Pemerintah daerah menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah mitra. Forum ini membahas percepatan Program Sumbawa Hijau Lestari.
Pertemuan dihadiri Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Sumbawa Berlian Rayes. Kepala Bapperida Sumbawa Dedy Heriwibowo turut mendampingi. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Julmansyah ikut memimpin pembahasan.
Turut hadir Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Dr. Tri Joko Heryanto. Direktur The Asia Foundation Franz Siahaan beserta tim juga hadir. Akademisi Universitas Mataram Dr. Andi Khairil Ikhsan ikut memberi pandangan. Direktur KONSEPSI Dr. M. Taqiyuddin dan tim Ford Foundation juga terlibat dalam diskusi.
Diskusi berlangsung dinamis. Setiap pihak menyampaikan komitmen dukungan. Fokus utama adalah rehabilitasi hutan dan lahan. Penguatan tata kelola tenurial juga menjadi perhatian.
Julmansyah menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat. Ia menilai langkah Pemkab Sumbawa sudah tepat. Namun dukungan multipihak harus dimasifkan. Kolaborasi menjadi kunci keberlanjutan program.
Bupati Sumbawa menyatakan Sumbawa Hijau Lestari bukan sekadar agenda lingkungan. Program ini menyatukan aspek ekologi dan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama. Rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial berjalan seiring dengan penyelesaian konflik tenurial.
Direktur BPDLH menjelaskan skema pendanaan yang tersedia. Ia memaparkan sejumlah “windows” pembiayaan lingkungan. Skema tersebut bisa diakses daerah. Dukungan ini diharapkan memperkuat implementasi program.
The Asia Foundation menyatakan kesiapan mendukung. Pendampingan akan dilakukan bersama KONSEPSI NTB dan Bapperida. Beberapa pilot project akan disiapkan. Tujuannya memastikan program berjalan terukur.
Julmansyah menambahkan, pihaknya merajut dukungan parapihak. Pembiayaan non-APBN menjadi alternatif di tengah keterbatasan fiskal. Sejumlah lembaga filantropi akan masuk dalam konsorsium. Dukungan kolaboratif ini diharapkan mempercepat capaian.
Balai Perhutanan Sosial Denpasar sebagai UPT Kementerian Kehutanan juga berkontribusi. Dukungan diberikan melalui program Fasilitasi Agroforestry Pangan dan Energi (FAPE). Luas intervensi mencapai kurang lebih 500 hektare. Program ini mendukung perhutanan sosial di Sumbawa.
Wakil Ketua DPRD Sumbawa Berlian Rayes menyampaikan apresiasi. Ia menilai inisiatif ini sangat strategis. DPRD akan mendukung langkah Bupati Sumbawa. Dukungan politik dinilai penting untuk keberlanjutan program.
Kepala Bapperida Dedy Heriwibowo memastikan tindak lanjut segera dilakukan. Konsolidasi lintas sektor akan digelar. Pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil akan dilibatkan. Kolaborasi terstruktur diharapkan menjaga warisan ekologis Sumbawa bagi generasi mendatang.(IM)
COMMENTS