SUMBAWA ( 1 Oktober 2025)- Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori menyampaikan jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbawa yang digelar belum lama ini.
Pemerintah Daerah memberikan penjelasan terkait pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengenai penurunan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dijelaskan bahwa perencanaan pendapatan daerah telah dilakukan secara terukur, rasional, dan sesuai dengan potensi yang dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait penurunan pendapatan transfer daerah, hal tersebut merupakan dampak dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini diambil dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah.
Selain itu, penurunan pendapatan daerah lain yang sah juga disebabkan oleh pendapatan dari keuntungan bersih PT. AMNT Tahun 2023 yang ditargetkan pada APBD 2025, namun telah disalurkan ke rekening kas umum daerah pada tahun anggaran 2024.
Untuk mengantisipasi dampak penurunan tersebut, Pemerintah Daerah telah menyampaikan strategi dalam tanggapan atas pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya.
Pemerintah Daerah menyambut baik harapan Fraksi Partai Golkar agar program pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran. Oleh sebab itu, pembiayaan untuk program-program tersebut tetap diprioritaskan dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sejalan dengan tanggapan Fraksi Golkar mengenai tingginya realisasi penerimaan pembiayaan dari Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), Pemerintah Daerah menegaskan akan memberikan perhatian serius dalam pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan efisien. (IM)
COMMENTS