SUMBAWA- Lembaga Peduli Penyandang Disabilitas (LPPD) Pulau Sumbawa menggelar acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024, Senin (23/12/24)
Kegiatan ini mengangkat tema memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini berlangsung meriah di Gedung Serbaguna Balai Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dan potensi penyandang disabilitas.
Acara dimeriahkan dengan berbagai atraksi seni seperti tarian, ngumang, musikalisasi puisi dengan bahasa isyarat, gelar karya, pembagian bantuan, launching kantor perwakilan lembaga peduli penyandang disabilitas di kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa Barat, pemberian penghargaan, sertifikat pelatihan keterampilan serta pembagian doorprize.
Selain itu, ada pula gelar karya batik tulis motif khas tenun Sumbawa, baju adat, pernak-pernik hiasan kepala khas Sumbawa, tas rajut, aneka kue, bros, bandana, hasil kriya dan kerajinan dari penyandang disabilitas.
Bupati Sumbawa, dalam sambutannya yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda, Ir Dirmawan menyampaikan pentingnya peran semua pihak untuk menciptakan akses yang inklusif.
“Peringatan ini menjadi pengingat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan, fasilitas, dan dukungan agar dapat berkontribusi bagi masyarakat,” kata Dirmawan.
Ia mengatakan pemerintah berkomitmen melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang disabilitas.
Disebutkan, momentum hari penyandang disabilitas bukan hanya sekedar seremonial belaka.
“Tapi juga momen refleksi. Karena masih banyak penyandang disabilitas mengalami hambatan. Selamat hari Disabilitas Internasional,” ucapnya.
Pemerintah memberikan akses mulai dari pendidikan, kesehatan, fasilitas kerja dan fasilitas transportasi. Salah Satu sarana yang harus terpenuhi adalah sarana pelayanan disabilitas.
“Karena itu, Pemda Sumbawa akan memenuhi persyaratan sarana dan prasarana disabilitas di fasilitas umum,” katanya.
Pemerintah selalu melaksanakan kebijakan yang mendukung penyandang disabilitas. Salah satunya adalah menetapkan kuota penyandang disabilitas pada seleksi CPNS dan PPPK.
“Kemudian fasilitas publik yang dibuat menjadi lebih ramah disabilitas. Karena itu, akan diupayakan sarana ini akan dipenuhi di seluruh fasilitas umum,” imbuhnya.
Selanjutnya, pemda melaksanakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas diantaranya kerajinan tangan maupun teknologi informasi. Sehingga, para penyandang disabilitas bisa lebih mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Lebih jauh, Dirmawan mengakui kebutuhan inklusif bagi penyandang disabilitas memang masih banyak yang belum terpenuhi.
Karena itu diharapkan semua pihak bisa memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas agar dapat lebih berkembang.
“Memang semuanya belum bisa dipenuhi sekaligus. Namun akan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Ia meminta kepada warga agar menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
“Anak-anak disabilitas membanggakan atas prestasi dan kelebihan yang dimiliki. Saya ucapkan selamat hari disabilitas internasional,” pungkasnya.
Ketua Umum Lembaga Peduli Penyandang Disabilitas dr. Nuzul Dio Ika Prasatio, mengatakan dari kegiatan ini dapat memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas sebagai bagian dalam pembangunan.
Selain itu, mempererat kolaborasi antar- pemangku kepentingan demi mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya agar tak ada seorangpun yang tertinggal.
“Jadi mereka berbahagia seperti perayaan hari ini. Setiap tahunnya di kegiatan seperti ini mereka bisa saling menguatkan,” kata Nuzul.
Lebih jauh, ia berharap kedepan setelah kegiatan ini, pemerintah bisa lebih peka lagi untuk memperhatikan penyandang disabilitas.
“Kami berharap Dinas Sosial kabupaten Sumbawa lebih aktif, kemudian adanya UMKM untuk pemberdayaan ekonomi disabilitas. Proposal sudah kami ajukan ke Pemda Sumbawa,” harapnya.
Ia menyebutkan, pihaknya mendorong inovasi agar Taman Unter Katimis bisa dijadikan taman inovasi disabilitas.
“Karena kalau kita melihat bagaimana mereka mencari uang itu sangat sulit sekali. Jadi paling bagus adalah UMKM. Sehingga kami meminta disahkan oleh bupati,” katanya.
Nuzul memaparkan, jika taman itu sudah disahkan dan kemudian dikelola oleh pihak ketiga yakni lembaga peduli penyandang disabilitas.
“Insya Allah kami nanti bisa putar otak bagaimana UMKM disabilitas bisa tumbuh. Sehingga semua yang terlibat atau semua pekerja nanti adalah disabilitas. Itu adalah inovasi terbaik,” jelasnya.
Menurutnya, ketika ada yang unik maka akan menarik perhatian banyak orang terutama menjadi destinasi wisata.
“Termasuk para wisatawan mancanegara yang datang ke kabupaten Sumbawa. Jadi itu salah satu sumberdaya untuk penghasilan disabilitas yang terlokasi di taman Unter Katimis,” katanya.
Nuzul menyebutkan progres usulan ini, sudah dimasukkan dalam bentuk proposal sejak satu bulan lalu.
“Kami juga bertemu dengan pihak Dinas LH sebagai dinas yang mengkoordinir taman. Mereka lah juga menyarankan bahwa Taman Unter Katimis yang cocok dan mereka sudah setuju. Tinggal pemerintah ketuk palu,” sebutnya.
Berdasarkan data OJK pada 2021 hingga 2022 jumlah penyandang disabilitas NTB
seratus ribu lebih.
Tahun 2023 data dinsos NTB total disabikitas lebih dari 30 ribu. Sementara di Kabupaten Sumbawa lebih dari 5 ribu.
“Maka kita perkirakan sekitar 11 atau 12 ribu disabilitas di Pulau Sumbawa. Lumayan besar. Yang bekerja hanya satu persen,” papar Nuzul.
Nuzul terus mendorong disabilitas bisa bekerja di sektor formal. Di Indonesia sendiri, komitmen pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terwujud dalam lahirnya UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Kami sudah usulkan, agar persyaratan tes PPPK dan PNS dilakukan revisi. Tes PPPK itu, disabilitas tidak bisa masuk dengan sejumlah persyaratan yang sulit dipenuhi. Salah satunya yang paling menonjol sudah harus bekerja di Dinas atau pemerintahan minimal satu tahun,” terang Nuzul.
Faktanya, disabilitas ini tidak ada yang bekerja di pemerintah. “Bagaimana kok bisa memberikan persyaratan seperti itu, sementara teman-teman belum ada yang bekerja di pemda?”
Ia terus mengadvokasi agar persyaratan bisa diubah di tingkat pusat. “Bagaimana caranya, lembaga kami harus push pemerintah dan DPRD. Tetapi sekali lagi karena ada pergantian bupati, agak susah. Nanti kita lihat bupati berikutnya akan didorong,” ucap Nuzul.
Ia mengatakan, aturan persyaratan dari pusat, berdasarkan hasil komunikasi dengan teman-teman di Jakarta kemungkinan akan ada perubahan lagi untuk disabilitas.
“Kita tunggu insya Allah awal tahun. Kemungkinan kami akan diundang ke sana. Karena coba dibayangkan 100 persen disabilitas di Sumbawa, yang bekerja sektor formal mungkin hanya di bawah satu persen,” katanya.
Sementara pelayanan di bidang kesehatan, ia mendorong ambulance khusus penyandang disabilitas.
“Ada satu layanan kesehatan yang MOU dengan disabilitas adalah klinik di depan Pasar Labuhan Sumbawa. Jadi ketika ada disabilitas yang mau berobat ke sana gratis. Tidak usah bawa KTP penting tau identitas saja. Walaupun hanya nama, alamat. Walaupun gak bawa BPJS. Kita siap berikan pelayanan terbaik,” kata Nuzul.
Ia mendorong lebih banyak pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas baik diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) maupun organisasi non pemerintah.
Hal itu agar penyandang disabilitas memiliki skill dan bisa bertahan dalam menjalani tantangan kehidupan ke depan. (IM)
COMMENTS