SUMBAWA BARAT,intanmedia.com-Komiso Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan observasi calon percontohan Kabupaten/Kota anti korupsi ke Kabupaten Sumbawa Barat.
Rombongan yang dipimpin Rino Haruno Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK diterima Bupati Sumbawa Barat H.W Musyafirin di Graha Fitrah di kantornya lingkungan Kemutar Telu Center Kamis lalu.
Hadir pula pada pertemuan tersebut, Asisten III Setda Provinsi NTB H.Worawan Ahmad, Sekda Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah dan kepala OPD lingkup Pemda Sumbawa Barat.
Dalam kunjungan itu Bupati Sumbawa Barat H. W Musyafirin mengucapkan selamat datang kepada rombongan KPK ke tanah Pariti Lema Bariri. Dan terimaksih telah memilih dan menetapkan KSB daerah yang lahir setelah diberlakukan otonomi daerah dari Kabupaten induk, Kabupaten Sumbawa sebagai calon daerah percontohan anti korupsi bersamaan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi NTB.
Ini kata Bupati dua periode yang kini akan melanjutkan pengabdiannya maju sebagai calon Wakil Gubernur pada Pilkada Provinsi NTB, merupakan suatu kehormatan dan tangung jawab besar, agar apa yang diharapkan KPK RI tidak terjadi. Dan Pemda Sumbawa Barat, selama pemerintahannya, terus berupaya mencegah. Dan melakukan pencegahan mrerjadinya tindak pidana korupsi. Terutama terkait pengelolaan keuangan negara maupun hal lainnya yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.
Dan dengan terpilihnya menjadi daerah calon percontohan, dapat membawa perubahan. Terutama sikap yang anti dan benci terhadap praktek korupsi. Dan ini dapat dipegang teguh semua pihak, mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan kerja.
‘’Saya harap kepercayaan luar biasa ini, dapat memotivasi kita semua menanamkan anti korupsi, ke depan KSB benar-benar Kabupaten bebas korupsi, dsn mejadi Kabupaten percontohan bagi Kabupaten/Kota lainnya ” harapnya.
Sementara Rino Haruno menjelaskan, dasar kegiatan ini dilaksanakan upaya pencegahan tindak korupsi yang masih terjadi. Saat ini tingkat kabupaten/kota di Indonesia, kasus korupsi cukup tinggi. Mencapai 618 kasus.
Karenanya , KPK memandang perlu daerah percontohan anti korupsi.Salah satunya KSB, bersama dua Kabupaten/Kota yang diusulkan sebagai percontohan di Provinsi NTB.
Dengan upaya ini, KPK ingin melihat antusiasme pemerintah Kabupaten/Kota dan strategi serta inovasi pemberantasan korupsi.
Tentunya juga dilakukan penilaian. Penilaian melibatkan para pihak, memastikan ada tidaknya kasus dugaan korupsi yang diproses saat ini untuk ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota bebas korupsi.
Pun dalam penilaian, setelah diobservasi melibatkan kementerian terkait lainnya. Dengan komitmen kuat semua pihak, KSB meniadi terbaik diantara Kabupaten/Kota yang diusulkan percontohan anti korupsi, rencananya diumumkan tahun 2025 mendatang. (IM)
COMMENTS